Oleh: Akhmad Hasbul Wafi

Kabar mundurnya Gibran Rakabuming Raka dari kursi Wakil Presiden Republik Indonesia menyita perhatian publik. Pada Kamis, 12 November 2026, Gibran menyerahkan surat pengunduran dirinya setelah menghadapi dinamika politik dan polemik hukum terkait persyaratan pencalonannya.

Peristiwa ini mengingatkan kita pada satu pertanyaan sederhana. Mengapa jabatan begitu diperebutkan ketika hendak diraih, tetapi terkadang menjadi begitu rumit ketika harus dipertanggungjawabkan?

Saya kemudian teringat sebuah kisah dalam sejarah Muhammadiyah. Kisah yang barangkali terdengar asing di tengah kehidupan politik hari ini.

Pada Muktamar Muhammadiyah ke-32 di Purwokerto tahun 1953, sembilan pimpinan terpilih justru tidak bersedia menjadi ketua.

Ya, sembilan orang telah memperoleh kepercayaan. Namun, tidak seorang pun bersedia menduduki jabatan tertinggi organisasi.

Mereka akhirnya mendatangi Buya AR Sutan Mansur di Padang. Tujuannya membujuk beliau agar bersedia memimpin Muhammadiyah.

Buya Sutan Mansur kemudian menerima amanah tersebut.

Dua peristiwa ini tentu memiliki latar berbeda. Namun, keduanya mengajak kita memikirkan kembali hubungan antara jabatan, ambisi, dan tanggung jawab.

Ketika Kekuasaan Menjadi Sesuatu yang Diperebutkan

Dalam politik, jabatan sering menjadi pusat perhatian. Orang membangun dukungan, membentuk koalisi, dan mengerahkan berbagai sumber daya untuk memperoleh kekuasaan.

Semua itu merupakan bagian dari demokrasi. Tidak ada yang keliru dengan keinginan seseorang menjadi pemimpin.

Namun, persoalan muncul ketika jabatan dipandang sebagai tujuan akhir.

Perjalanan politik Gibran memberikan ruang refleksi mengenai hal tersebut. Pencalonannya pada Pemilihan Presiden 2024 diwarnai perdebatan mengenai batas