BONDOWOSO – Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Bondowoso menggelar aksi demonstrasi bertajuk November Bergerak di depan Gedung DPRD Kabupaten Bondowoso, Selasa (10/11/2026). Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyampaikan sejumlah kritik terhadap kebijakan pemerintah daerah, mulai dari persoalan lingkungan hingga perlindungan masyarakat miskin.

Aksi yang berlangsung hingga sore hari itu diawali dengan long march sejauh kurang lebih satu kilometer. Setibanya di depan gedung DPRD, massa melanjutkan demonstrasi melalui orasi dan penyampaian berbagai tuntutan.

Melalui aksi tersebut, PMII menyoroti sejumlah persoalan yang dinilai belum mendapatkan penanganan maksimal dari pemerintah daerah. Salah satu isu utama adalah pengelolaan sampah di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Paguan, Kecamatan Taman Krocok.

Mahasiswa mendesak pemerintah segera melakukan pembenahan sistem pengelolaan sampah. Terlebih, keberadaan TPA tersebut telah mendapatkan perhatian dan peringatan dari Kementerian Lingkungan Hidup.

Selain persoalan lingkungan, PMII juga meminta DPRD melalui Komisi IV untuk mengawal transparansi dan pelaksanaan program Sekolah Gratis. Mahasiswa menilai komitmen pemerintah terhadap pendidikan perlu dibuktikan melalui kebijakan yang benar-benar dirasakan masyarakat.

Isu perlindungan kawasan bersejarah turut menjadi perhatian. PMII menyatakan penolakan terhadap rencana alih fungsi lahan di kawasan Cagar Budaya Megalitikum Bondowoso untuk kepentingan industrialisasi peternakan. Menurut mahasiswa, pembangunan ekonomi tidak seharusnya mengabaikan keberadaan warisan sejarah dan budaya daerah.

Persoalan banjir yang terus berulang juga masuk dalam daftar tuntutan. Pemerintah daerah didesak melakukan evaluasi menyeluruh terhadap tata kelola lingkungan dan sistem penanganan banjir agar masyarakat tidak terus menjadi pihak yang dirugikan.

Tak hanya itu, PMII mengingatkan DPRD agar menjalankan fungsi pengawasan secara optimal terhadap penyelenggaraan pemerintahan. Lembaga legislatif diharapkan lebih mengutamakan kepentingan masyarakat daripada kepentingan politik kelompok tertentu.

Salah satu tuntutan yang turut mendapat perhatian adalah pembebasan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) bagi masyarakat miskin ekstrem yang masuk kategori Desil 1 di seluruh wilayah Bondowoso. PMII mendorong pemerintah daerah menghadirkan landasan hukum melalui Peraturan Daerah (Perda) atau Peraturan Bupati (Perbup).

Melalui gerakan November Bergerak, PMII Bondowoso menegaskan pentingnya keberpihakan kebijakan pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat. Berbagai persoalan yang disuarakan mahasiswa diharapkan tidak berhenti sebagai bahan demonstrasi, tetapi ditindaklanjuti melalui kebijakan dan langkah konkret.

Sumber informasi: TIMES Indonesia, 11 November 2026.