Kepolisian seharusnya menjadi institusi yang melindungi masyarakat dan menegakkan hukum. Namun, bagaimana jika kewenangan yang seharusnya digunakan untuk menjaga keamanan justru berpotensi menjadi alat pengawasan dan kepentingan politik kekuasaan?

Kekhawatiran tersebut kembali mengemuka setelah Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta menyoroti dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi Polri. Dalam pernyataan sikap yang diterbitkan pada 9 November 2026, LBH Jakarta memperingatkan bahaya politisasi kepolisian sekaligus mendesak pemerintah segera melakukan reformasi struktural di tubuh Polri.

Kasus ini dinilai bukan sekadar persoalan pelanggaran prosedur oleh individu, melainkan menjadi alarm serius mengenai lemahnya pengawasan terhadap kewenangan institusi kepolisian.

bantuanhukum.or.id

Tiga Perwira Tinggi Jadi Tersangka, Penyadapan Ilegal Jadi Sorotan

Berdasarkan keterangan Bareskrim Polri pada 3 November 2026 sebagaimana dikutip LBH Jakarta, tiga perwira tinggi yang disebut sebagai tersangka adalah Jenderal LSP, Irjen Pol ASN, dan Irjen Pol EKS.

Ketiganya diduga terlibat dalam perintah penyadapan tanpa prosedur terhadap sejumlah nomor telepon melalui sistem Lawful Interception Management System (LIMS).

Dugaan penyadapan tersebut disebut berlangsung sepanjang 2025 hingga 2026, dengan sasaran yang mencakup Presiden Prabowo Subianto, pejabat negara, tokoh politik, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, hingga kalangan pengusaha.

LBH Jakarta juga menyoroti dugaan penghapusan data hasil penyadapan pada Oktober 2026.

Meski demikian, keterlibatan para tersangka dan dugaan tindakan tersebut tetap harus dibuktikan melalui proses hukum yang transparan dan independen.

Reformasi Sudah Puluhan Tahun, Polri Masih Dibayangi Kepentingan Politik

LBH Jakarta menilai persoalan yang muncul tidak dapat dilepaskan dari hubungan antara institusi kepolisian dan kekuasaan politik yang berkembang sejak pemerintahan Joko Widodo hingga pemerintahan Prabowo Subianto.

Padahal, reformasi 1998 telah membawa mandat penting untuk memisahkan Polri dari TNI dan membangun institusi kepolisian sipil yang profesional, independen, serta menghormati hak asasi manusia.

Namun, menurut LBH Jakarta, cita-cita tersebut masih menghadapi berbagai hambatan.

Penempatan perwira kepolisian dalam jabatan sipil, keterlibatan aparat dalam persoalan politik, hingga tindakan represif terhadap kebebasan masyarakat menjadi sejumlah persoalan yang mereka soroti.

Ironisnya, ketika kepolisian semakin dekat dengan kepentingan kekuasaan, batas antara penegakan hukum dan perlindungan kepentingan politik menjadi semakin kabur.

Polisi yang seharusnya menjadi pelindung masyarakat justru berisiko berubah menjadi instrumen pengawasan terhadap warga yang semestinya mereka lindungi.

Ketika Hak Privasi Terancam, Siapa yang Mengawasi Polisi?

Kasus dugaan penyadapan ilegal juga membuka pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan terhadap kewenangan kepolisian.

Menurut LBH Jakarta, persoalan utamanya bukan hanya siapa yang menjadi sasaran penyadapan, tetapi juga bagaimana keputusan penyadapan dibuat, siapa yang memberikan izin, dan bagaimana penyalahgunaan kewenangan dapat dicegah.

Hak atas privasi merupakan bagian dari hak konstitusional warga negara yang dilindungi Pasal 28G ayat (1) UUD 1945.

Di sisi lain, LBH Jakarta menilai pengawasan terhadap Polri masih terlalu bergantung pada mekanisme internal. Sementara itu, lembaga pengawas eksternal dinilai belum mempunyai kewenangan yang cukup kuat untuk memastikan pertanggungjawaban institusional.

Keadaan tersebut berpotensi menciptakan ruang penyalahgunaan kekuasaan apabila kewenangan pengawasan elektronik tidak disertai kontrol yang memadai.

LBH Jakarta Ingatkan Prabowo: Reformasi Bukan Sekadar Ganti Kapolri

LBH Jakarta menegaskan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki tanggung jawab untuk memastikan institusi kepolisian berjalan sesuai prinsip demokrasi dan negara hukum.

Menurut lembaga tersebut, pemerintah tidak cukup hanya menyelesaikan persoalan dengan mengganti pejabat atau memberikan sanksi kepada individu yang terbukti melakukan pelanggaran.

Perubahan harus menyentuh struktur kelembagaan, budaya organisasi, hubungan kepolisian dengan kekuasaan politik, serta mekanisme pengawasan publik.

Dalam pernyataan sikapnya, LBH Jakarta menyampaikan empat desakan utama:

  1. Mengusut tuntas dugaan penyadapan ilegal secara transparan dan independen, termasuk menelusuri seluruh pihak yang terlibat maupun memperoleh manfaat.

  2. Membentuk tim independen untuk mengaudit sistem penyadapan dan pengawasan elektronik Polri.

  3. Memperkuat pengawasan eksternal yang independen dan efektif terhadap kewenangan kepolisian.

  4. Melakukan reformasi struktural Polri untuk mengakhiri politisasi, membatasi penempatan anggota kepolisian dalam jabatan sipil, dan memperkuat akuntabilitas kepada masyarakat.

Desakan ini memperlihatkan bahwa agenda reformasi kepolisian tidak boleh berhenti pada perubahan figur pimpinan, melainkan harus menyentuh sistem yang memungkinkan terjadinya penyalahgunaan kewenangan.

bantuanhukum