Perjalanan politik Gibran Rakabuming Raka menjadi salah satu fenomena yang menyita perhatian publik dalam beberapa tahun terakhir. Putra sulung Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, tersebut berhasil melangkah dari kursi Wali Kota Surakarta menuju jabatan Wakil Presiden Republik Indonesia dalam waktu relatif singkat.

Namun, di balik cepatnya perjalanan politik tersebut, berbagai kontroversi turut mengiringi langkah Gibran. Mulai dari isu politik dinasti, perubahan batas usia calon wakil presiden melalui Mahkamah Konstitusi (MK), hingga persoalan etik penyelenggara pemilu.

Perjalanan Gibran pun memunculkan perdebatan mengenai hubungan antara kekuasaan keluarga, kesempatan politik, dan prinsip keadilan dalam demokrasi Indonesia.

Dari Pengusaha Menjadi Wali Kota Solo

Sebelum terjun ke dunia politik, Gibran dikenal sebagai pengusaha yang menjalankan sejumlah bisnis di bidang kuliner. Namanya kemudian semakin mendapat perhatian ketika memutuskan mengikuti jejak ayahnya dalam dunia pemerintahan.

Pada Pilkada Surakarta 2020, Gibran maju sebagai calon wali kota berpasangan dengan Teguh Prakosa. Keduanya memenangkan pemilihan tersebut, dan Gibran resmi menjabat sebagai Wali Kota Surakarta pada Februari 2021.

Kemenangan itu menjadi awal perjalanan politik elektoralnya. Sebagai kepala daerah, Gibran menjalankan pemerintahan Kota Surakarta dengan sejumlah agenda pembangunan, termasuk infrastruktur dan pengembangan kawasan ekonomi.

Meski demikian, statusnya sebagai anak presiden yang masih menjabat membuat perjalanan politik Gibran tidak pernah sepenuhnya terlepas dari perdebatan mengenai politik dinasti.

Di satu sisi, pendukungnya memandang kemenangan dalam pemilihan umum sebagai bentuk legitimasi demokratis. Di sisi lain, para pengkritik mempertanyakan apakah hubungan keluarga dengan pemegang kekuasaan dapat menciptakan keuntungan politik yang tidak dimiliki calon lainnya.

Putusan MK yang Membuka Jalan Menuju Kursi Wakil Presiden

Kontroversi semakin menguat menjelang Pemilihan Presiden 2024.

Ketika itu, aturan pencalonan presiden dan wakil presiden mensyaratkan usia minimal 40 tahun. Sementara Gibran, yang lahir pada 1 Oktober 1987, masih berusia 36 tahun saat proses pencalonan berlangsung.

Situasi berubah setelah Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 pada 16 Oktober 2023.

Putusan tersebut membuka kesempatan bagi seseorang yang belum berusia 40 tahun untuk mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden apabila pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum, termasuk kepala daerah.

Ketentuan baru itu memungkinkan Gibran, yang ketika itu masih menjabat sebagai Wali Kota Surakarta, menjadi calon wakil presiden mendampingi Prabowo Subianto.

Persoalan semakin menjadi sorotan karena putusan tersebut dipimpin oleh Anwar Usman, yang ketika itu menjabat sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi sekaligus memiliki hubungan keluarga dengan Gibran.

Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) kemudian menyatakan Anwar Usman melakukan pelanggaran etik berat dalam perkara yang berkaitan dengan putusan tersebut. Anwar dijatuhi sanksi pemberhentian dari jabatan Ketua MK.

Meskipun demikian, putusan MK mengenai persyaratan usia tetap berlaku dan tidak dibatalkan oleh MKMK.

Mahkamah Konstitusi RI+1

Pencalonan Gibran dan Pelanggaran Etik KPU

Kontroversi tidak berhenti pada Mahkamah Konstitusi.

Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu (DKPP) juga memeriksa persoalan etik dalam proses pendaftaran pasangan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.

DKPP menemukan pelanggaran etik dalam tindakan jajaran Komisi Pemilihan Umum (KPU), terutama karena proses penerimaan pendaftaran dilakukan sebelum perubahan peraturan KPU terkait persyaratan usia diselesaikan.

Ketua KPU saat itu, Hasyim Asy'ari, dijatuhi sanksi peringatan keras terakhir dalam perkara tersebut.

Namun, penting dicatat bahwa putusan etik terhadap penyelenggara pemilu tersebut tidak otomatis membatalkan pencalonan Gibran. Mahkamah Konstitusi kemudian menegaskan tidak terdapat persoalan keterpenuhan syarat pencalonannya yang dapat menjadi dasar pembatalan hasil pemilihan.

Mahkamah Konstitusi RI+1

Dari Balai Kota Solo Menuju Istana Wakil Presiden

Terlepas dari berbagai kontroversi yang menyertai pencalonannya, Gibran bersama Prabowo Subianto memenangkan Pemilihan Presiden 2024.

Keduanya resmi dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia periode 2024–2029 pada 20 Oktober 2024.

Pelantikan tersebut menjadi titik penting dalam karier Gibran. Hanya sekitar tiga setengah tahun setelah pertama kali menjabat sebagai wali kota, ia telah menduduki salah satu posisi tertinggi dalam pemerintahan Indonesia.

Sekretariat Negara+1

Perjalanan politik yang cepat ini sekaligus memperlihatkan bagaimana hubungan keluarga dan kekuasaan menjadi bagian dari perdebatan publik mengenai demokrasi di Indonesia.

Bagi pendukungnya, kemenangan Gibran dalam Pilkada dan Pilpres menunjukkan bahwa ia memperoleh mandat melalui proses pemilihan. Sementara bagi pengkritiknya, kontroversi perubahan aturan pencalonan tetap menjadi persoalan penting yang perlu dievaluasi untuk menjaga integritas demokrasi.

Politik Dinasti dan Ujian Demokrasi Indonesia

Perjalanan Gibran menghadirkan pertanyaan yang lebih luas mengenai kesempatan politik dan kesetaraan dalam demokrasi.

Secara hukum, hubungan keluarga dengan pejabat negara bukanlah larangan otomatis untuk mengikuti pemilihan umum. Namun, keterlibatan keluarga pejabat dalam kontestasi politik tetap dapat menimbulkan kekhawatiran mengenai konflik kepentingan dan ketimpangan akses terhadap kekuasaan.

Polemik pencalonan Gibran memperlihatkan pentingnya menjaga independensi lembaga negara serta memastikan bahwa setiap proses politik berlangsung dengan transparansi dan akuntabilitas.

Kini, sebagai Wakil Presiden, Gibran mengemban tanggung jawab pemerintahan yang jauh lebih besar dibandingkan ketika memimpin Kota Surakarta.

Perhatian publik pun tidak hanya tertuju pada bagaimana ia memperoleh jabatan tersebut, tetapi juga pada pelaksanaan tugas dan kebijakan yang dihasilkan selama masa kepemimpinannya.

Sebab, di tengah berbagai kontroversi yang menyertai perjalanan politiknya, pertanggungjawaban seorang pejabat publik tetap harus diukur melalui tindakan, kepatuhan terhadap hukum, dan manfaat kebijakan bagi masyarakat.

Sumber : Tempo.com