Peringatan Hari Pahlawan di Yogyakarta justru meninggalkan kabar tentang bentrokan, korban luka, gas air mata, hingga ratusan orang yang diamankan. Aksi penyampaian aspirasi pada 10 November 2026 yang semula berlangsung damai berubah menjadi kericuhan pada malam hari.

Amnesty International Indonesia mendesak dilakukannya penyelidikan independen dan transparan terhadap seluruh rangkaian peristiwa tersebut. Penyelidikan dinilai penting untuk mengungkap dugaan provokasi oleh kelompok tidak dikenal sekaligus memeriksa dugaan penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat.

Aksi yang digelar mahasiswa dan masyarakat sipil itu membawa sejumlah tuntutan, mulai dari pencabutan Pergub tentang Jaga Warga, pencabutan larangan demonstrasi di kawasan Sumbu Filosofi, kenaikan upah di Yogyakarta, hingga penghentian kriminalisasi terhadap peserta aksi.

Sepanjang siang, demonstrasi dilaporkan berjalan tertib. Massa bahkan sempat berdialog dengan Gubernur DIY Sultan Hamengku Buwono X sebelum membubarkan diri sekitar pukul 19.00 WIB.

Namun, situasi berubah sekitar satu jam kemudian. Sekelompok orang tidak dikenal dilaporkan bergerak menuju Gedung DPRD DIY dan melakukan pelemparan menggunakan batu, petasan, serta bom molotov. Sejumlah fasilitas juga dilaporkan mengalami kerusakan. Kericuhan kemudian menyebar dari kawasan Malioboro, Tugu Yogyakarta, hingga sekitar Bundaran UGM.

Amnesty menilai aparat gagal memisahkan massa yang menyampaikan aspirasi secara damai dengan kelompok yang diduga melakukan provokasi. Organisasi tersebut juga menyoroti pengerahan kendaraan lapis baja, water cannon, gas air mata, serta penangkapan dalam jumlah besar sebagai indikasi penggunaan kekuatan yang perlu dievaluasi.

Laporan mengenai gas air mata yang menyebar di sekitar pintu masuk UGM dan dekat area Instalasi Gawat Darurat RS Panti Rapih turut menjadi perhatian. Menurut Amnesty, kampus dan rumah sakit merupakan area sensitif yang seharusnya tidak terdampak operasi pengamanan karena dapat membahayakan mahasiswa, pasien, tenaga kesehatan, dan masyarakat umum.

Amnesty tidak menutup mata terhadap adanya anggota kepolisian yang terluka akibat lemparan benda keras. Semua korban, baik mahasiswa, warga sipil maupun aparat, dinilai berhak mendapatkan perlindungan, perawatan medis, dan proses hukum yang adil. Dugaan tindak pidana harus diselesaikan melalui penyelidikan, bukan dengan tindakan pembalasan di lapangan.

Di sisi lain, Polda DIY menyatakan eskalasi terjadi setelah kelompok massa menyerang Gedung DPRD DIY menggunakan batu dan bom molotov. Kepolisian juga membantah kendaraan taktis memasuki kawasan kampus UGM dan menyebut tindakan dilakukan untuk mengurai massa yang dianggap membahayakan keselamatan umum.

Dalam perkembangan berikutnya, Polda DIY menyatakan total 157 orang sempat diamankan. Sebanyak 154 orang kemudian dipulangkan kepada keluarga setelah pemeriksaan tidak menemukan bukti kuat mengenai keterlibatan mereka dalam tindak pidana. Satu orang ditetapkan sebagai tersangka terkait kepemilikan bom molotov, petasan, dan senjata tajam, sedangkan dua orang lainnya diserahkan kepada BNNP DIY setelah hasil tes urine dinyatakan positif narkotika.

Sementara itu, LBH Yogyakarta melalui Tim Hukum Bara Adil mencatat 103 pengaduan hingga Rabu malam, 11 November 2026. Tim hukum menyebut 55 orang yang memberikan kuasa pendampingan telah dibebaskan, tetapi proses pencocokan data dan verifikasi keberadaan peserta aksi lainnya masih terus dilakukan.

UGM juga menegaskan bahwa kebebasan menyampaikan pendapat secara damai merupakan hak konstitusional warga negara. Universitas menolak segala bentuk kekerasan, baik terhadap peserta aksi maupun dalam proses pengamanan, serta menyatakan siap memberikan pendampingan hukum kepada mahasiswa yang terdampak.

Amnesty meminta kepolisian membuka data orang-orang yang diamankan, menjamin akses bantuan hukum, komunikasi dengan keluarga, serta pelayanan medis. Selain itu, Amnesty mendorong pembentukan tim investigasi yang melibatkan Komnas HAM, Kompolnas, Ombudsman, perwakilan kampus, dan masyarakat sipil.

Investigasi tersebut harus memeriksa seluruh pihak secara imparsial—mulai dari kelompok yang diduga melakukan pelemparan dan provokasi, hingga dugaan tindakan kekerasan, intimidasi, penangkapan sewenang-wenang, serta penggunaan kekuatan berlebihan oleh aparat.

Sebab, menjaga ketertiban bukan berarti memberi ruang bagi kekerasan. Begitu pula kericuhan yang dilakukan segelintir orang tidak boleh digunakan untuk memberi cap “perusuh” kepada semua warga yang datang membawa aspirasi. Hari Pahlawan seharusnya menjadi pengingat tentang keberanian memperjuangkan hak, bukan hari ketika kritik dibalas dengan kepulan gas air mata.

Amnesty International Indonesia, 11 November 2026.