Keputusan Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengharamkan penggunaan rokok elektrik atau vape melalui Fatwa Nomor 131 Tahun 2026 patut diapresiasi. Keputusan ini menjadi langkah penting dalam upaya melindungi masyarakat dari dampak buruk rokok elektrik, ketergantungan nikotin, kerusakan kesehatan, hingga potensi penyalahgunaan perangkat vape untuk konsumsi zat terlarang.

Namun, di balik keluarnya fatwa tersebut, ada satu hal menarik yang layak menjadi bahan refleksi: Muhammadiyah sebenarnya telah mengambil sikap tegas terhadap persoalan rokok jauh sebelum isu vape menjadi perbincangan luas seperti sekarang.

Pada 8 Maret 2010, melalui Fatwa Nomor 6/SM/MTT/III/2010, Majelis Tarjih dan Tajdid Pimpinan Pusat Muhammadiyah menetapkan bahwa merokok hukumnya haram. Keputusan ini bukan sekadar pernyataan keagamaan, melainkan hasil pertimbangan terhadap aspek kesehatan, kemaslahatan, dan tanggung jawab manusia dalam menjaga kehidupan.

Bahkan, ketika teknologi rokok elektrik berkembang dan mulai menjadi tren baru, Muhammadiyah kembali mengeluarkan fatwa khusus tentang vape pada 2020.

Artinya, Muhammadiyah tidak berhenti pada persoalan rokok konvensional. Organisasi ini juga mengikuti perkembangan zaman dan merespons munculnya produk baru yang memiliki risiko serupa.

Ada pelajaran