Korps HMI-Wati (Kohati) Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Jember mendesak pemerintah mengevaluasi sekaligus menghapus Pajak Pertambahan Nilai (PPN) terhadap produk menstruasi, khususnya pembalut perempuan.

Desakan tersebut disampaikan dalam audiensi bersama Komisi D DPRD Kabupaten Jember dan Dinas Kesehatan di Ruang Badan Musyawarah (Banmus) DPRD Jember, Jumat (6/11/2026).

Dalam pertemuan tersebut, Kohati HMI Jember menyerahkan naskah kajian kebijakan publik mengenai keadilan menstruasi. Langkah ini menjadi bagian dari upaya mendorong kebijakan yang lebih memperhatikan kebutuhan biologis, kesehatan reproduksi, dan kondisi ekonomi perempuan.

Ketua Kohati HMI Cabang Jember, Yunda Hani, menilai pengenaan pajak terhadap produk menstruasi perlu ditinjau ulang karena pembalut bukan sekadar barang konsumsi biasa.

Menurutnya, pembalut merupakan kebutuhan mendasar yang digunakan secara rutin oleh perempuan saat menstruasi. Karena itu, keterjangkauan produk tersebut seharusnya menjadi perhatian pemerintah, terutama bagi perempuan dari kelompok ekonomi rentan.

Pembalut Kebutuhan Dasar, Bukan Barang Mewah

Persoalan pajak pembalut kembali menjadi sorotan di tengah meningkatnya perhatian publik terhadap keadilan gender dan pemenuhan hak kesehatan reproduksi.

Berdasarkan penjelasan Direktorat Jenderal Pajak, pembalut yang diperdagangkan di Indonesia termasuk kategori Barang Kena Pajak (BKP). Produk tersebut dikenakan PPN efektif sebesar 11 persen karena belum termasuk kelompok barang yang memperoleh fasilitas pembebasan pajak.

Bagi Kohati HMI Jember, kebijakan tersebut perlu dikaji dengan mempertimbangkan kenyataan bahwa menstruasi merupakan proses biologis yang tidak dapat dihindari.

Kebutuhan pembalut juga tidak dapat dilepaskan dari persoalan ekonomi keluarga. Pengeluaran rutin untuk produk menstruasi dapat menjadi beban tambahan, terutama bagi kelompok masyarakat dengan keterbatasan penghasilan.

Karena itu, Kohati mendorong pemerintah pusat mengevaluasi kebijakan perpajakan terhadap produk menstruasi agar lebih mempertimbangkan aksesibilitas dan keadilan bagi perempuan.

Kohati Desak Pemerintah Daerah Ambil Langkah Nyata

Meski kebijakan PPN merupakan kewenangan pemerintah pusat, Kohati menilai pemerintah daerah tetap memiliki ruang untuk mengambil langkah dalam meningkatkan pelayanan publik bagi perempuan.

Yunda Hani mendorong Pemerintah Kabupaten Jember menyusun kebijakan yang didasarkan pada data serta kebutuhan nyata masyarakat.

Terdapat tiga langkah yang diusulkan Kohati, yakni penyelenggaraan forum lintas organisasi perangkat daerah (OPD), pemetaan kebutuhan menstruasi secara terukur, serta pengkajian program percontohan untuk meningkatkan akses terhadap kebutuhan menstruasi.

Usulan tersebut menunjukkan bahwa perjuangan keadilan menstruasi tidak hanya berkaitan dengan penghapusan pajak, tetapi juga mencakup penyediaan fasilitas dan layanan publik yang memadai.

Akses Pembalut Bisa Berpengaruh terhadap Pendidikan

Kohati juga menyoroti hubungan antara kebutuhan menstruasi dan keberlangsungan pendidikan perempuan.

Keterbatasan akses terhadap pembalut, air bersih, serta fasilitas sanitasi yang layak berpotensi menghambat aktivitas belajar siswi ketika mengalami menstruasi.

Persoalan ini memperlihatkan bahwa kesehatan menstruasi tidak cukup dipandang sebagai urusan pribadi perempuan, tetapi juga berkaitan dengan tanggung jawab penyelenggaraan pendidikan dan pelayanan publik.

Menanggapi aspirasi tersebut, Pelaksana Tugas Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Jember, Nurul Hafid Yasin, menyampaikan bahwa pihaknya telah melakukan berbagai upaya peningkatan pemahaman kesehatan reproduksi.

Salah satunya melalui bimbingan teknis bagi guru untuk memperkuat pengetahuan mengenai menstruasi, aspek psikologis, serta pendampingan terhadap siswi.

Selain itu, Dinas Pendidikan juga memasukkan pembangunan fasilitas toilet dalam program revitalisasi sekolah, dengan perencanaan target satu kelas memiliki satu toilet.

Anggota Komisi D DPRD Jember, Nindi Naida, mengapresiasi langkah tersebut. Namun, ia berharap pemerintah dapat menyampaikan data sekolah yang telah menjalankan program tersebut agar dapat menjadi contoh bagi sekolah lainnya.

Keadilan Menstruasi Menjadi Perhatian Gerakan Mahasiswa

Langkah Kohati HMI Jember menunjukkan keterlibatan organisasi mahasiswa perempuan dalam memperjuangkan isu yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.

Melalui kajian kebijakan dan audiensi dengan pemerintah daerah, Kohati berupaya membawa persoalan menstruasi ke ruang pembahasan kebijakan publik.

Perjuangan ini sekaligus mengingatkan bahwa persoalan perempuan tidak hanya berkaitan dengan keterwakilan dan kepemimpinan, tetapi juga pemenuhan hak atas kesehatan, pendidikan, dan kebutuhan dasar.

Sebab, menstruasi bukan pilihan yang bisa ditunda. Karena itu, keterjangkauan kebutuhan menstruasi menjadi persoalan yang patut mendapat perhatian dalam penyusunan kebijakan publik.

Sumber: Kiss 96.2 FM Jember, 6 November 2026.