Di tengah derasnya arus informasi digital, penggunaan influencer sebagai sarana komunikasi pemerintah memang bukan sesuatu yang sepenuhnya keliru. Pemerintah membutuhkan berbagai cara untuk menyampaikan program, kebijakan, dan capaian kerja kepada masyarakat. Media sosial bahkan telah menjadi salah satu ruang komunikasi yang sulit diabaikan. Namun, ketika strategi tersebut menggunakan anggaran negara, persoalannya tidak lagi sekadar tentang efektivitas promosi, melainkan juga menyangkut kepatutan, transparansi, dan tanggung jawab terhadap uang rakyat.

Polemik kerja sama publikasi yang melibatkan Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) dengan influencer menjadi pengingat bahwa setiap penggunaan anggaran publik seharusnya dapat dijelaskan secara terbuka. Klarifikasi yang disampaikan KKP tentu patut dihargai. Akan tetapi, penjelasan mengenai kebutuhan komunikasi publik dan strategi memperluas jangkauan informasi belum sepenuhnya menjawab pertanyaan mendasar masyarakat: seberapa penting kerja sama tersebut, berapa besar manfaat yang dihasilkan, dan apakah anggaran yang dikeluarkan benar-benar sebanding dengan hasilnya?

Kita tidak sedang