Kebebasan berekspresi melalui karya seni kembali menjadi sorotan setelah grup musik punk rock asal Bandung, Dongker, mengungkap dugaan intervensi aparat yang berujung pada pembatalan sejumlah penampilan mereka. Di tengah situasi tersebut, Dongker tetap menunjukkan sikap kritis melalui panggung musik sebagai ruang untuk menyuarakan keresahan sosial.

Berdasarkan publikasi Lembaga Bantuan Hukum (LBH) Jakarta pada 9 November 2026, Dongker tetap tampil dalam konser gratis bertajuk Obat Stres untuk Rakyat yang berlangsung di Tugu Proklamasi, Jakarta Pusat, Minggu (8/11/2026).

Konser tersebut turut menghadirkan sejumlah musisi dan grup musik, di antaranya Efek Rumah Kaca, The Brandals, Sukatani, Down for Life, dan The Cottons.

Kehadiran Dongker menjadi perhatian karena sebelumnya mereka mengalami pembatalan penampilan di tiga acara musik yang diduga berkaitan dengan intervensi terhadap kebebasan berekspresi.

Tiga Panggung Batal, Dongker Ungkap Dugaan Intervensi Aparat

Setelah merilis album kedua bertajuk Melankolia Radikal pada 2026, Dongker menjalani rangkaian tur ke lebih dari 30 kota di Indonesia, Jepang, dan Malaysia.

Namun, perjalanan tersebut tidak sepenuhnya berjalan lancar. Dongker mengungkap adanya dugaan pembatasan aktivitas bermusik, termasuk tekanan terhadap penyelenggara acara.

Menurut keterangan yang dipublikasikan LBH Jakarta, tiga penampilan Dongker yang dibatalkan adalah Neverland di Cikarang pada 7 November, Tigers Jaw Tour di Jakarta pada 8 November, serta Gesrek Festival yang dijadwalkan berlangsung pada 13–15 November 2026.

Pembatalan tersebut diduga terjadi setelah pihak penyelenggara menerima imbauan hingga ancaman pencabutan izin apabila tetap menghadirkan Dongker sebagai penampil.

Situasi serupa juga dilaporkan terjadi dalam acara Bekasi Padat Karya pada 1 November 2026. Sejumlah orang yang mengaku sebagai aparat disebut melakukan pemantauan dan menyampaikan ancaman pembubaran acara. Meski demikian, Dongker akhirnya tetap dapat tampil.

Kritik Lewat Musik, Ruang Seni Ikut Dipersoalkan

Bagi Dongker, musik tidak hanya menjadi sarana hiburan, tetapi juga media untuk menyampaikan pandangan terhadap berbagai persoalan sosial.

Vokalis sekaligus gitaris Dongker, Arno Zarror, menyoroti sejumlah permasalahan yang menurutnya belum mendapatkan penyelesaian memadai, mulai dari kebakaran hutan, konflik agraria, korupsi, hingga persoalan hak-hak sipil.

Ia menyayangkan dugaan pembatasan yang justru menyasar ruang seni ketika masyarakat berupaya menyuarakan keresahan melalui karya.

Persoalan tersebut juga muncul ketika Dongker menjalani tur di Banyuwangi pada 28 Oktober 2026.

Dalam peristiwa itu, sejumlah pihak yang mengaku sebagai aparat dilaporkan meminta penurunan atribut yang memuat aspirasi masyarakat, termasuk pesan mengenai persoalan tambang Tumpang Pitu dan perjuangan tanah Pakel.

Gitaris sekaligus manajer Dongker, Delpi Suhariyanto, menjelaskan bahwa setelah dilakukan komunikasi dengan pihak kepolisian, atribut bergambar sampul album mereka akhirnya dapat kembali dipasang.

Rangkaian peristiwa tersebut memunculkan pertanyaan mengenai sejauh mana kebebasan berekspresi melalui musik mendapatkan perlindungan.

LBH Jakarta Ingatkan Ancaman terhadap Kebebasan Berekspresi

Menanggapi dugaan pembatasan tersebut, perwakilan LBH Jakarta, Alif Fauzi Nurwidiastomo, menilai persoalan yang dialami Dongker perlu mendapatkan perhatian serius.

Menurutnya, apabila dugaan pembatasan itu terbukti, tindakan tersebut berpotensi melanggar hak kebebasan berekspresi dan menciptakan preseden buruk bagi kehidupan demokrasi.

LBH Jakarta juga mengingatkan bahwa persoalan pembatasan ekspresi seni bukan kali pertama menjadi perhatian publik. Dalam dua tahun terakhir, seniman Yos Suprapto dan grup musik Sukatani turut menghadapi kontroversi terkait kebebasan berekspresi.

Secara hukum, hak menyampaikan pendapat dan berekspresi dijamin melalui Pasal 28E ayat (2) dan (3) UUD 1945 serta Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

Jaminan tersebut mencakup kebebasan masyarakat untuk menyampaikan gagasan melalui berbagai bentuk ekspresi, termasuk musik dan karya seni.

LBH Jakarta menegaskan bahwa pembatasan kebebasan berekspresi harus memiliki dasar hukum yang jelas dan memenuhi prinsip kebutuhan serta proporsionalitas.

Dongker Tetap Bersuara di Tengah Pembatasan Ruang Sipil

Meski sejumlah penampilannya dibatalkan, Dongker tetap melanjutkan aktivitas bermusik dan menyampaikan kritik melalui karya.

Penampilan mereka dalam konser Obat Stres untuk Rakyat menjadi salah satu contoh bagaimana ruang seni tetap digunakan untuk membicarakan persoalan sosial yang dihadapi masyarakat.

Kasus ini sekaligus memperlihatkan pentingnya kepastian hukum terhadap kebebasan berekspresi, baik bagi musisi, seniman, maupun masyarakat sipil secara umum.

Dugaan intervensi aparat tersebut masih memerlukan pemeriksaan lebih lanjut untuk memastikan pihak yang terlibat, alasan pembatasan, dan kesesuaiannya dengan ketentuan hukum.

Sebab, ketika panggung musik menjadi tempat menyampaikan keresahan masyarakat, kebebasan berekspresi tidak semestinya bergantung pada apakah kritik yang disuarakan disukai atau tidak oleh pihak yang berkuasa.

Sumber: LBH Jakarta, 9 November 2026 — Di Tengah Pembatasan Ruang Sipil, Dongker Tetap Bersuara Melalui Musik.