Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) terus menjadi ancaman serius bagi lingkungan hidup di Indonesia. Namun, di tengah ribuan titik panas yang terdeteksi di kawasan perkebunan, langkah pemerintah dalam menindak perusahaan yang diduga terlibat kebakaran justru mendapat sorotan.

Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI) mengkritik Kementerian Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN) yang dinilai terlalu bergantung pada rekomendasi kepolisian dalam menjatuhkan sanksi terhadap perusahaan pemegang Hak Guna Usaha (HGU) yang terindikasi mengalami karhutla.

Kritik tersebut muncul setelah Menteri ATR/BPN Nusron Wahid menyampaikan langkah penertiban terhadap 11 perusahaan berdasarkan rekomendasi Badan Reserse Kriminal (Bareskrim) Polri.

Dari jumlah tersebut, tiga perusahaan mendapatkan pencabutan HGU secara keseluruhan, satu perusahaan mengalami pencabutan sebagian, empat perusahaan diketahui beroperasi tanpa HGU, sedangkan tiga lainnya masih menjalani proses pengkajian.

Bagi WALHI, tindakan tersebut belum cukup menunjukkan keseriusan pemerintah dalam mencegah dan menangani kebakaran yang terjadi di kawasan konsesi perusahaan.

WALHI

Ribuan Titik Panas Terdeteksi, Penindakan Dipertanyakan

Berdasarkan hasil pemantauan WALHI sepanjang September hingga Oktober 2026, ditemukan sedikitnya 16.723 titik panas dengan tingkat kepercayaan tinggi yang tersebar di 945 wilayah HGU.

Temuan tersebut memperlihatkan luasnya indikasi persoalan karhutla di kawasan perkebunan yang semestinya menjadi perhatian pemerintah.

WALHI juga menyoroti kondisi Kalimantan Tengah sebagai salah satu wilayah dengan persoalan kebakaran paling serius. Meski indikasi kebakaran ditemukan di sejumlah kawasan perusahaan perkebunan sawit, WALHI menyebut belum ada korporasi sawit di wilayah tersebut yang ditindak dalam penertiban yang diumumkan pemerintah.

Pengkampanye Hutan dan Kebun WALHI, Umi Ma'rufah, menilai Kementerian ATR/BPN seharusnya dapat mengambil langkah lebih awal karena mempunyai akses terhadap data perizinan dan wilayah HGU perusahaan.

Menurut WALHI, pemerintah tidak semestinya hanya bergerak setelah memperoleh rekomendasi dari aparat penegak hukum. Data perizinan dan pemantauan kebakaran seharusnya menjadi dasar untuk melakukan pemeriksaan serta evaluasi secara proaktif.

Perusahaan Tanpa HGU, Pengawasan Pemerintah ke Mana?

Selain persoalan kebakaran, WALHI mempertanyakan lemahnya pengawasan terhadap perusahaan perkebunan yang diketahui menjalankan aktivitas tanpa HGU.

Kondisi tersebut menimbulkan pertanyaan mengenai efektivitas pengawasan pemerintah terhadap penggunaan lahan oleh korporasi.

WALHI menilai keberadaan perusahaan yang beroperasi tanpa hak atas tanah yang sah tidak boleh dianggap sebagai persoalan administratif biasa. Aktivitas semacam itu perlu diperiksa secara menyeluruh untuk memastikan kepatuhan perusahaan terhadap ketentuan perizinan.

Di sisi lain, WALHI juga telah melakukan pemantauan langsung di sejumlah wilayah perkebunan.

Di Kalimantan Tengah, pemeriksaan lapangan dilakukan terhadap PT Arjuna Utama Sawit, PT Globalindo Agung Lestari, dan PT United Agro Indonesia. WALHI melaporkan adanya kebakaran dengan luasan cukup signifikan di wilayah ketiga perusahaan tersebut.

Sementara di Kalimantan Selatan, pemantauan WALHI menemukan lahan bekas terbakar di sejumlah kawasan konsesi, antara lain PT Subur Agro Makmur, PT Palmina Utama, PT Kintap Jaya Wattindo, PT Surya Langgeng Sejahtera, dan PT Tasnida Agro Lestari.

Temuan kebakaran di wilayah konsesi tersebut merupakan indikasi yang memerlukan pemeriksaan lebih lanjut dan tidak dengan sendirinya membuktikan tanggung jawab hukum masing-masing perusahaan.

WALHI Desak Pemerintah Tak Sekadar Menunggu Rekomendasi

WALHI mendesak Kementerian ATR/BPN melakukan audit menyeluruh terhadap perusahaan pemegang HGU yang wilayahnya terindikasi mengalami karhutla.

Evaluasi tersebut dinilai perlu dilakukan menggunakan data titik panas, hasil pemeriksaan lapangan, hingga penilaian terhadap kepatuhan perusahaan dalam menjalankan kewajiban perlindungan lingkungan.

WALHI juga meminta Kementerian Pertanian mengambil langkah tegas terhadap perusahaan perkebunan yang terbukti melanggar ketentuan, termasuk melalui evaluasi dan pencabutan Izin Usaha Perkebunan (IUP) apabila terdapat dasar hukum yang memadai.

Persoalan karhutla tidak cukup diselesaikan dengan pencabutan izin semata. Pemerintah juga perlu memastikan adanya pertanggungjawaban dan pemulihan lingkungan atas kerusakan yang terjadi.

Kritik WALHI menjadi pengingat bahwa penanganan kebakaran hutan dan lahan membutuhkan pengawasan yang konsisten, bukan hanya tindakan setelah persoalan menjadi perhatian publik.

Sebab, ketika ribuan titik panas telah terdeteksi dan indikasi kebakaran ditemukan di berbagai kawasan konsesi, masyarakat berhak mempertanyakan seberapa efektif pemerintah menjalankan fungsi pengawasannya.

Jangan sampai pemerintah baru sibuk mencabut izin setelah api menghanguskan hutan, sementara pencegahan dan pengawasan justru tertinggal di belakang.

Sumber: Wahana Lingkungan Hidup Indonesia (WALHI), Siaran Pers, 10 November 2026.