PONOROGO – Penolakan terhadap rencana eksplorasi panas bumi (geothermal) di Kecamatan Ngebel, Kabupaten Ponorogo, terus disuarakan. Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) bersama aliansi mahasiswa dan aktivis lingkungan melakukan aksi pemasangan spanduk di gapura kawasan Taman Patung Sukowati, Keniten, pada 10 November 2026, bertepatan dengan peringatan Hari Pahlawan.

Aksi tersebut menjadi bentuk penyampaian sikap sekaligus kritik terhadap rencana proyek geothermal yang dinilai berpotensi mengancam kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat di sekitar kawasan Ngebel dan Gunung Wilis.

Khawatir Berdampak pada Kawasan Resapan Air

Ketua GMNI Ponorogo, Athaariq Deyan Fadhilah, menyampaikan bahwa penolakan tersebut dilandasi kekhawatiran terhadap kondisi lingkungan di kawasan Ngebel dan Gunung Wilis.

Menurutnya, wilayah tersebut memiliki fungsi penting sebagai daerah tangkapan dan resapan air. Aktivitas pengeboran di kawasan perbukitan dikhawatirkan dapat mengganggu struktur tanah serta meningkatkan potensi terjadinya tanah longsor.

Selain risiko bencana, para aktivis juga menyoroti kemungkinan terganggunya sumber mata air yang selama ini dimanfaatkan masyarakat.

Kawasan resapan air di sekitar Gunung Wilis dinilai memiliki manfaat lintas wilayah, termasuk bagi masyarakat Ponorogo, Madiun, Nganjuk, hingga Kediri. Karena itu, mereka meminta agar rencana eksplorasi geothermal mempertimbangkan dampak ekologis secara menyeluruh.

Desak Pemerintah Evaluasi Perizinan

Para aktivis juga menyoroti tekanan lingkungan yang dinilai sudah terjadi akibat aktivitas pertambangan pasir atau galian C di sekitar kawasan Ngebel.

Mereka mengkhawatirkan adanya akumulasi dampak dari aktivitas eksploitasi sumber daya alam, baik melalui pertambangan di daratan maupun pengeboran panas bumi.

Melalui spanduk yang dipasang, GMNI dan kelompok aktivis lingkungan menyampaikan tuntutan agar pemerintah daerah serta pihak terkait melakukan evaluasi ulang terhadap perizinan proyek geothermal Ngebel.

Mereka juga meminta penghentian aktivitas proyek apabila ditemukan penyimpangan atau pelanggaran terhadap ketentuan perundang-undangan maupun Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).

Lingkungan dan Keselamatan Warga Jadi Sorotan

Aksi ini kembali mengangkat pentingnya keterlibatan masyarakat dalam pengambilan keputusan terkait proyek pembangunan dan pemanfaatan sumber daya alam.

Bagi para aktivis, pengembangan energi panas bumi perlu disertai kajian lingkungan yang transparan serta memperhatikan kondisi sosial dan keselamatan warga di sekitar wilayah proyek.

Penolakan yang disampaikan GMNI dan aktivis lingkungan tersebut menjadi pengingat bahwa pembangunan energi tidak hanya berbicara mengenai potensi sumber daya, tetapi juga menyangkut keberlanjutan ruang hidup masyarakat.

Mereka berharap pemerintah tidak mengabaikan kekhawatiran warga dan memastikan seluruh proses perizinan serta pelaksanaan proyek berjalan sesuai aturan lingkungan yang berlaku.

Sebab, pembangunan energi seharusnya tidak mengorbankan kelestarian alam dan keselamatan masyarakat yang hidup di sekitarnya.

Sumber: Gema Surya FM, 11 November 2026. Artikel ditulis ulang dan diparafrase berdasarkan pemberitaan sumber.