JAKARTA – Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (KAMMI) mengeluarkan sejumlah desakan kepada pemerintah setelah pelaksanaan Muktamar XIV di Ambon. Dalam pernyataan sikapnya, KAMMI membawa lima tuntutan yang mencakup persoalan kepemimpinan nasional, krisis lingkungan, pengelolaan anggaran, pelayanan publik, hingga kondisi demokrasi.

Dua poin yang menjadi perhatian utama ialah desakan agar Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka mengundurkan diri serta permintaan kepada Presiden untuk memberhentikan Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.

KAMMI menilai berbagai persoalan yang terjadi di Indonesia membutuhkan evaluasi serius dari pemerintah. Isu kerusakan lingkungan, kebijakan fiskal, penegakan hukum, dan kebebasan demokrasi dinilai menjadi persoalan yang tidak bisa terus diabaikan.

Ketua Umum Pengurus Pusat KAMMI periode 2026–2028, Ricki Pratama Putra, menyebut momentum Muktamar XIV harus menjadi titik penguatan gerakan mahasiswa dalam menjalankan fungsi kontrol terhadap kekuasaan. Baginya, mahasiswa perlu memastikan setiap kebijakan negara berjalan sesuai kepentingan masyarakat luas.

Salah satu persoalan yang disoroti adalah penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla). KAMMI mempertanyakan kinerja Kementerian Kehutanan dalam menghadapi persoalan ekologis tersebut. Atas dasar itu, mereka meminta Presiden mengevaluasi sekaligus mencopot Raja Juli Antoni dari jabatannya.

Persoalan lain yang turut disinggung adalah penggunaan anggaran negara. KAMMI mendesak pemerintah meninjau kembali program-program yang dianggap lebih mengedepankan popularitas dibandingkan kebutuhan mendasar masyarakat. Mereka mendorong agar APBN diarahkan pada penguatan ekonomi rakyat, ketahanan pangan, serta pemenuhan kebutuhan publik.

Dalam urusan pendidikan dan kesehatan, KAMMI menekankan pentingnya akses layanan yang merata dan berkualitas. Selain itu, pemerintah juga didorong menciptakan kesempatan kerja yang layak bagi masyarakat.

Tak kalah penting, organisasi tersebut mengangkat persoalan demokrasi dan supremasi hukum. KAMMI meminta agar kebebasan sipil dilindungi, praktik kriminalisasi dihentikan, dan keterlibatan militer dalam ranah sipil tidak semakin meluas.

Terkait tuntutan terhadap Wakil Presiden Gibran, KAMMI turut mendorong DPR RI menggunakan kewenangan konstitusionalnya melalui Hak Angket maupun Hak Menyatakan Pendapat.

KAMMI menegaskan bahwa tuntutan tersebut tidak berhenti sebagai pernyataan organisasi. Mereka membuka kemungkinan membangun konsolidasi bersama mahasiswa, kalangan pemuda, dan kelompok masyarakat lainnya untuk menggelar aksi apabila pemerintah tidak memberikan respons.

Sikap ini memperlihatkan dorongan KAMMI agar pemerintah melakukan pembenahan di berbagai sektor, sekaligus menjadi pengingat bahwa pengawasan terhadap kekuasaan merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.

Sumber: Bengkulu Interaktif, 11 November 2026.

Catatan redaksi: Berita ini merupakan hasil penulisan ulang berdasarkan pemberitaan Bengkulu Interaktif dan merepresentasikan pernyataan sikap KAMMI. Tuntutan tersebut bukan keputusan resmi pemerintah atau DPR RI.