Kasus dugaan penyadapan ilegal yang menyeret tiga perwira tinggi Kepolisian Republik Indonesia (Polri) kembali memunculkan sorotan terhadap besarnya kewenangan aparat penegak hukum. Koalisi Reformasi Polri (RFP) menilai kasus tersebut harus menjadi momentum untuk membenahi institusi kepolisian secara menyeluruh, bukan sekadar menghukum individu yang diduga terlibat.

Melalui siaran pers yang diterbitkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) pada Jumat, 6 November 2026, Koalisi Reformasi Polri mengecam dugaan praktik penyadapan ilegal terhadap berbagai pihak, termasuk aktivis masyarakat sipil.

Koalisi menilai persoalan tersebut mencerminkan lemahnya pengawasan dan mekanisme pertanggungjawaban terhadap penggunaan kewenangan kepolisian.

Kewenangan Polisi Besar, Pengawasan Dipertanyakan

Menurut Koalisi Reformasi Polri, penetapan tiga perwira tinggi Polri sebagai tersangka dalam kasus dugaan penyadapan ilegal seharusnya menjadi pintu masuk untuk mengevaluasi sistem kepolisian.

Koalisi berpandangan bahwa persoalan penyalahgunaan kewenangan tidak cukup diselesaikan dengan memproses aparat yang diduga melanggar hukum. Pembenahan juga perlu menyentuh struktur kelembagaan, pembagian kewenangan, dan mekanisme pengawasan.

Dalam sistem peradilan pidana, kepolisian memiliki kewenangan yang luas, mulai dari penyelidikan, penyidikan, hingga berbagai tindakan yang dapat membatasi hak masyarakat.

Koalisi turut menyoroti Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang dinilai masih memberikan ruang besar bagi aparat untuk menggunakan tindakan koersif atau upaya paksa.

Menurut koalisi, kewenangan tersebut harus disertai pengawasan yudisial yang efektif agar tidak membuka peluang penyalahgunaan kekuasaan.

Aktivis dan Kelompok Kritis Berisiko Menjadi Sasaran

Kasus dugaan penyadapan ilegal ini juga menimbulkan kekhawatiran terhadap perlindungan hak privasi dan kebebasan sipil.

Koalisi Reformasi Polri memperingatkan bahwa konsentrasi kewenangan kepolisian yang terlalu besar dapat membuka risiko penggunaan aparat untuk membatasi ruang gerak kelompok oposisi, aktivis, organisasi masyarakat sipil, hingga insan pers.

Kekhawatiran tersebut berkaitan dengan posisi kepolisian yang memiliki sejumlah fungsi strategis dalam penyelenggaraan negara.

Namun, dugaan penyalahgunaan penyadapan terhadap kelompok tertentu tetap harus dibuktikan melalui proses penyelidikan dan pengadilan yang transparan.

Koalisi menekankan pentingnya pembagian kewenangan agar tidak terlalu banyak fungsi pemerintahan terkonsentrasi dalam satu institusi.

YLBHI Dorong Pembentukan Undang-Undang Penyadapan

Selain mendesak reformasi kepolisian, Koalisi Reformasi Polri meminta pemerintah dan DPR segera memprioritaskan penyusunan Rancangan Undang-Undang tentang Penyadapan.

Regulasi tersebut dinilai diperlukan untuk memberikan batasan yang jelas mengenai siapa yang berwenang melakukan penyadapan, dalam kondisi apa tindakan tersebut diperbolehkan, dan bagaimana mekanisme pengawasannya.

Koalisi merujuk Pasal 136 ayat (2) KUHAP baru yang mengamanatkan pengaturan penyadapan melalui undang-undang tersendiri.

Menurut koalisi, tanpa aturan yang jelas dan mekanisme pertanggungjawaban yang kuat, tindakan penyadapan berpotensi mengancam hak privasi masyarakat.

Pembentukan aturan khusus juga diharapkan dapat memastikan bahwa penggunaan teknologi pengawasan benar-benar ditujukan untuk kepentingan penegakan hukum yang sah, bukan untuk mengawasi aktivitas masyarakat yang dilindungi undang-undang.

Reformasi Polri Harus Menyentuh Struktur Kekuasaan

Koalisi Reformasi Polri juga menilai pembenahan kepolisian tidak cukup hanya memperdebatkan apakah Polri seharusnya berada langsung di bawah Presiden atau di bawah kementerian tertentu.

Persoalan yang lebih mendasar, menurut koalisi, adalah bagaimana membatasi konsentrasi kekuasaan dan memastikan setiap kewenangan dapat diawasi serta dipertanggungjawabkan.

Karena itu, pemerintah didesak melakukan penataan ulang terhadap berbagai fungsi kepolisian, termasuk mendistribusikan tugas yang berada di luar mandat inti Polri kepada lembaga yang sesuai.

Koalisi turut menyoroti pelibatan militer dalam urusan sipil. Mereka mengingatkan bahwa penegakan hukum merupakan ranah institusi sipil, sedangkan militer memiliki fungsi utama dalam pertahanan negara.

Pelibatan militer dalam penegakan hukum dikhawatirkan dapat mengaburkan pembagian kewenangan dan meningkatkan risiko penggunaan pendekatan militeristik terhadap masyarakat.

Melalui pernyataan tersebut, Koalisi Reformasi Polri mendorong pemerintah dan DPR melakukan pembenahan menyeluruh agar institusi kepolisian dapat bekerja secara profesional, transparan, dan menghormati hak asasi manusia.

Kasus dugaan penyadapan ilegal menjadi pengingat pentingnya pengawasan terhadap aparat yang memiliki kewenangan besar dalam kehidupan masyarakat.

Sebab, kewenangan penegakan hukum tidak hanya membutuhkan kepercayaan publik, tetapi juga aturan yang jelas, pembatasan kekuasaan, serta mekanisme pertanggungjawaban yang efektif.

Sumber: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 6 November 2026.