JAKARTA, 9 November 2026 — Di tengah kebijakan efisiensi anggaran yang diterapkan pemerintah, Indonesia Corruption Watch (ICW) mengungkap adanya delapan paket pengadaan jasa influencer senilai Rp14,7 miliar yang diberikan dua kementerian kepada PT Rans Animasi Indonesia, perusahaan yang terafiliasi dengan selebritas sekaligus Utusan Khusus Presiden, Raffi Ahmad.

Temuan tersebut disampaikan ICW melalui siaran pers pada Senin, 9 November 2026. Berdasarkan penelusuran data realisasi pengadaan pemerintah pada portal Inaproc milik Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), kontrak senilai Rp14.696.955.002 tersebut berasal dari Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada 2024 serta Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) sepanjang 2025–2026.

Pengadaan itu mencakup penayangan konten melalui akun Instagram dan TikTok @raffinagita1717, kanal YouTube RANS Entertainment, kehadiran dalam acara, hingga jasa influencer engagement untuk mempromosikan program pemerintah.

Dari Instagram Story hingga Kampung Nelayan, Kontrak Miliaran Mengalir ke Perusahaan Raffi Ahmad

ICW merinci lima paket pengadaan Kemendikbudristek pada 2024 dengan total nilai sekitar Rp3,9 miliar.

Salah satu nilai terbesar berasal dari paket event attendance atau kehadiran dalam acara yang mencapai Rp2,52 miliar. Selain itu, terdapat pengadaan penayangan Instagram Story senilai Rp575,65 juta, video YouTube RANS Entertainment Rp452,69 juta, Instagram Reels Rp205,89 juta, serta TikTok Rp144,42 juta.

Sementara itu, Kementerian Kelautan dan Perikanan tercatat memiliki tiga paket pengadaan dengan total sekitar Rp10,8 miliar.

Pada 2025, KKP mengadakan jasa influencer engagement senilai Rp3,59 miliar melalui Sekretariat Direktorat Jenderal Pengelolaan Kelautan dan Ruang Laut. Di tahun yang sama, terdapat pengadaan influencer engagement untuk pembangunan BINS senilai Rp3,6 miliar.

Memasuki 2026, KKP kembali mencatat kontrak Rp3,6 miliar untuk jasa publikasi influencer program Kampung Nelayan Merah Putih di Cemaga Utara, Natuna.

Besarnya nilai pengadaan ini memunculkan pertanyaan mengenai urgensi serta efektivitas penggunaan jasa figur publik dalam menyampaikan program pemerintah.

ICW Soroti Ironi Efisiensi Anggaran Pemerintah

ICW menilai pengadaan tersebut memperlihatkan ketidakkonsistenan kebijakan efisiensi anggaran pemerintah.

Melalui Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025, Presiden Prabowo Subianto sebelumnya menargetkan penghematan anggaran mencapai Rp306,69 triliun. Kebijakan tersebut juga mendorong pembatasan belanja seremonial, publikasi, dan kegiatan yang dianggap tidak mendesak.

Namun, menurut ICW, pengadaan jasa influencer bernilai miliaran rupiah justru tetap berlangsung.

ICW membandingkan biaya penayangan Instagram Story Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebesar Rp575,7 juta dengan kondisi anggaran desa yang semakin terbatas.

Lembaga antikorupsi tersebut mempertanyakan prioritas belanja pemerintah ketika sejumlah sektor pelayanan publik dan pemerintah daerah menghadapi tekanan anggaran.

ICW Pertanyakan Persaingan Pengadaan dan Potensi Konflik Kepentingan

Persoalan lainnya berkaitan dengan mekanisme pengadaan dan hubungan kepemilikan perusahaan dengan pejabat publik.

Merujuk dokumen perusahaan yang sebelumnya dihimpun Project Multatuli, ICW menyebut PT Rans Entertainmen Indonesia menguasai 99,1 persen saham PT Rans Animasi Indonesia. Raffi Ahmad diketahui memegang saham langsung sebesar 0,9 persen sekaligus menjabat sebagai komisaris.

ICW juga menyoroti paket pengadaan Kemendikbudristek yang secara spesifik mencantumkan akun media sosial Raffi Ahmad dan Nagita Slavina sebagai tujuan penayangan konten.

Menurut ICW, pencantuman kanal dan akun tertentu berpotensi membatasi kesempatan penyedia jasa lain untuk bersaing secara setara.

Selain itu, ICW mempertanyakan kewajaran harga dan metode penetapan biaya, terutama karena terdapat tiga paket KKP dari direktorat berbeda yang masing-masing bernilai sekitar Rp3,6 miliar.

Persoalan konflik kepentingan juga menjadi sorotan setelah Raffi Ahmad dilantik sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni pada 22 Oktober 2024.

ICW mencatat bahwa setelah pelantikan tersebut, KKP mengontrak perusahaan yang terafiliasi dengan Raffi Ahmad melalui tiga paket pengadaan pada 2025–2026.

Meski demikian, temuan kontrak dan hubungan kepemilikan perusahaan tersebut belum dengan sendirinya membuktikan adanya pelanggaran hukum atau korupsi. ICW meminta pemeriksaan lebih lanjut terhadap proses pengadaan dan potensi konflik kepentingannya.

Uang Pajak untuk Informasi Publik atau Membangun Citra Kekuasaan?

ICW juga mengkritik penggunaan anggaran negara untuk melibatkan influencer ketika kementerian sebenarnya sudah mempunyai biro hubungan masyarakat, pegawai, fasilitas komunikasi, dan kanal media sosial resmi.

Menurut ICW, tanpa keterbukaan dokumen perencanaan, kontrak, serta laporan hasil pekerjaan, masyarakat sulit mengukur manfaat yang diperoleh dari belanja influencer bernilai miliaran rupiah tersebut.

ICW menilai pemerintah perlu memastikan bahwa uang publik tidak digunakan sekadar untuk membangun citra kekuasaan melalui popularitas figur tertentu.

Polemik keterlibatan Raffi Ahmad dalam Deklarasi Sumpah Pemuda Mahasiswa Indonesia pada 29 Oktober 2026 turut disinggung ICW sebagai pengingat bahwa popularitas figur publik tidak selalu berbanding lurus dengan kepercayaan masyarakat.

ICW Desak Audit dan Keterbukaan Kontrak

Atas temuan tersebut, ICW mendesak kedua kementerian membuka seluruh dokumen delapan paket pengadaan, mulai dari kerangka acuan kerja, harga perkiraan sendiri, kontrak, bukti pembayaran, hingga laporan hasil pekerjaan.

ICW juga meminta Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) bersama inspektorat kementerian melakukan audit atas kewajaran harga serta kesesuaian pengadaan dengan kebutuhan instansi.

Selain itu, LKPP didorong mengevaluasi mekanisme pengadaan jasa influencer melalui katalog elektronik agar tidak mengarah pada penyedia tertentu.

ICW turut meminta Presiden menghentikan pengadaan influencer yang tidak berkaitan dengan tugas dan sasaran strategis kementerian serta mencegah potensi konflik kepentingan dalam kontrak pemerintah.

Raffi Ahmad juga diminta secara terbuka menjelaskan kepemilikan dan kedudukannya dalam perusahaan penerima kontrak serta langkah pencegahan konflik kepentingan selama menjalankan jabatan publik.

Temuan ICW tersebut kembali menegaskan pentingnya transparansi dalam setiap pengeluaran anggaran negara. Sebab, ketika pemerintah meminta masyarakat memahami kebijakan penghematan, penggunaan uang pajak untuk kontrak promosi bernilai miliaran rupiah juga harus dapat dipertanggungjawabkan.

Persoalannya bukan semata siapa influencer yang dibayar, melainkan apakah miliaran rupiah uang rakyat benar-benar digunakan untuk kepentingan publik atau sekadar memperkuat citra pemerintah.

Sumber: Indonesia Corruption Watch (ICW), siaran pers “Pajak Rakyat untuk Belanja Buzzer: Dua Kementerian Mengontrak Perusahaan Raffi Ahmad untuk Menyediakan Jasa Influencer Senilai Rp14,7 Miliar”, 9 November 2026.

Publikasi: X/Twitter @antikorupsi.