Belum berstatus tersangka, bahkan belum jelas apakah seseorang diperiksa sebagai saksi, tetapi sudah bisa dipanggil atau didatangi penyidik untuk dimintai keterangan. Kondisi inilah yang menjadi sorotan Tim Advokasi Fair Trial (TAFT) terhadap sejumlah ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) baru.

Pada Jumat, 13 November 2026, TAFT mengajukan permohonan uji materiil ke Mahkamah Konstitusi (MK) terhadap Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2025 tentang KUHAP.

Melalui siaran pers yang diterbitkan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), TAFT menilai kedua pasal tersebut berpotensi membuka ruang tindakan sewenang-wenang aparat penegak hukum dan melemahkan perlindungan hak konstitusional masyarakat.

Dipanggil Tanpa Status, Bagaimana dengan Hak Warga?

Persoalan utama yang dipermasalahkan TAFT adalah kewenangan penyidik untuk mendatangi atau memanggil seseorang demi memperoleh keterangan tanpa harus menetapkan terlebih dahulu status hukumnya.

Dalam proses peradilan pidana, kejelasan status seseorang memiliki peran penting. Status sebagai saksi, tersangka, maupun ahli menentukan hak, kewajiban, dan bentuk perlindungan hukum yang dapat diperoleh selama pemeriksaan.

TAFT berpandangan bahwa ketidakjelasan status hukum dapat menempatkan seseorang dalam situasi yang rentan terhadap penyalahgunaan kewenangan.

Seseorang yang belum mengetahui kedudukannya dalam perkara berpotensi mengalami kesulitan memahami hak-haknya, termasuk ketika membutuhkan bantuan hukum.

Menurut TAFT, keadaan tersebut bertentangan dengan semangat due process of law atau proses hukum yang adil, yang mengharuskan penegakan hukum dilakukan berdasarkan prosedur serta jaminan perlindungan hak warga negara.

Salah Satu Pemohon Mengaku Dibawa Tanpa Penjelasan Status

Kekhawatiran tersebut bukan hanya didasarkan pada kemungkinan penyalahgunaan aturan. TAFT juga mengungkap pengalaman salah seorang pemohon yang mengaku mengalami tindakan penyidik tanpa kejelasan status hukum.

Berdasarkan keterangan TAFT, pemohon tersebut didatangi penyidik menggunakan Surat Perintah Mendatangi bernomor SP.Datang/93/VIII/RES.2.5/2026/Ditressiber.

Dalam peristiwa itu, TAFT menyebut penyidik melakukan penggeledahan badan dan membawa pemohon tanpa persetujuannya. Pemohon juga disebut tidak mendapatkan penjelasan mengenai status hukum maupun dugaan tindak pidana yang berkaitan dengan pemeriksaannya.

TAFT menilai pengalaman tersebut memperlihatkan persoalan serius mengenai kepastian hukum dan perlindungan hak warga dalam pelaksanaan kewenangan penyidikan.

Meski demikian, dugaan pelanggaran dalam peristiwa tersebut masih merupakan dalil yang disampaikan pihak pemohon dan perlu diuji melalui mekanisme hukum.

TAFT Khawatir Pemeriksaan Tanpa Status Jadi Celah Penyalahgunaan Kekuasaan

Menurut TAFT, kewenangan aparat untuk memanggil atau mendatangi seseorang tanpa kejelasan status dapat menimbulkan persoalan apabila tidak disertai pembatasan yang tegas.

Ketentuan tersebut dikhawatirkan membuka ruang pemeriksaan yang tidak transparan, tekanan terhadap warga, hingga tindakan yang berpotensi melanggar hak asasi manusia.

TAFT juga menyoroti bahwa tidak adanya batasan yang jelas mengenai siapa saja yang dapat dipanggil atau didatangi penyidik berpotensi menciptakan ketidakpastian hukum.

Persoalan ini dinilai semakin serius karena masyarakat belum tentu memiliki pemahaman maupun akses terhadap pendampingan hukum ketika berhadapan dengan aparat penegak hukum.

Di sisi lain, TAFT menegaskan bahwa permohonan uji materiil tersebut bukan bertujuan menghilangkan kewenangan penyidik dalam mengungkap tindak pidana.

Penyidik tetap membutuhkan kewenangan untuk mengumpulkan informasi dan memperoleh keterangan dalam proses penegakan hukum. Namun, menurut TAFT, kewenangan tersebut harus berjalan bersama mekanisme perlindungan hak warga negara.

Dengan demikian, persoalan yang diuji bukan semata-mata apakah penyidik boleh meminta keterangan, melainkan bagaimana prosedur tersebut dijalankan tanpa mengabaikan hak konstitusional seseorang.

Bantuan Hukum Juga Berpotensi Terhambat

Selain menyoroti hak masyarakat, TAFT menilai ketidakjelasan status pemeriksaan dapat menyulitkan kerja advokat dalam memberikan pendampingan hukum.

Ketika seseorang belum ditetapkan sebagai saksi ataupun tersangka, advokat dinilai dapat menghadapi kesulitan dalam menentukan perlindungan prosedural yang seharusnya diberikan kepada kliennya.

Padahal, KUHAP mengatur hak-hak saksi melalui Pasal 142 dan hak-hak tersangka melalui Pasal 143.

Menurut TAFT, kejelasan status hukum diperlukan agar jaminan perlindungan tersebut dapat diterapkan secara efektif.

Kondisi ini memperlihatkan pentingnya aturan pemeriksaan yang transparan, terutama untuk memastikan masyarakat memahami alasan pemanggilan, kedudukannya dalam perkara, dan hak yang dapat digunakan selama proses hukum.

TAFT Minta Mahkamah Konstitusi Batalkan Dua Pasal

Melalui permohonan tersebut, TAFT meminta Mahkamah Konstitusi menyatakan Pasal 7 ayat (1) huruf h dan Pasal 22 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2025 bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

TAFT juga meminta kedua ketentuan itu dinyatakan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat karena dinilai berpotensi mengancam kepastian hukum serta perlindungan hak konstitusional masyarakat.

Persoalan kewenangan pemeriksaan tanpa penetapan status sebelumnya juga telah menjadi perhatian dalam pengujian KUHAP lainnya. Pada Januari 2026, Mahkamah Konstitusi mencatat adanya permohonan dari sejumlah mahasiswa yang turut mempersoalkan Pasal 22 ayat (1) karena dinilai berpotensi melemahkan pengawasan terhadap kewenangan penyidik.

Mahkamah Konstitusi RI

Pengajuan TAFT pada 13 November 2026 menambah perhatian terhadap penerapan KUHAP baru, khususnya mengenai keseimbangan antara kebutuhan penyidikan dan perlindungan hak asasi manusia.

Pada akhirnya, perdebatan tersebut memperlihatkan bahwa kewenangan penegakan hukum membutuhkan batasan yang jelas agar tidak menimbulkan ketidakpastian bagi masyarakat.

Sebab, hukum seharusnya memberikan kepastian tentang hak dan kewajiban seseorang. Jangan sampai warga diwajibkan mengikuti proses pemeriksaan, tetapi justru kebingungan mengenai status dan perlindungan hukum yang mereka miliki.

Sumber utama: Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), 13 November 2026.