Sudah 28 tahun Indonesia meninggalkan era Orde Baru, tetapi kekhawatiran terhadap kembalinya dominasi militer dalam kehidupan sipil kembali mengemuka. Perluasan Komando Teritorial (Koter) dan pembentukan Batalyon Infanteri Teritorial Pembangunan (Yonif TP) menjadi sorotan karena dinilai berpotensi menghidupkan kembali pola hubungan sipil-militer yang pernah berlangsung pada masa lalu.

Kekhawatiran tersebut disampaikan Imparsial melalui kajian bertajuk Quo Vadis Batalyon Teritorial Pembangunan dan Perluasan Komando Teritorial yang dipublikasikan pada 12 November 2026. Kajian tersebut ditulis oleh Dr. Al Araf, Peneliti Senior Imparsial sekaligus dosen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya.

Menurut Imparsial, perluasan struktur militer tidak dapat dipandang hanya sebagai persoalan penambahan satuan atau penguatan organisasi pertahanan. Kebijakan tersebut juga berkaitan dengan arah demokrasi, profesionalisme TNI, supremasi sipil, dan keberlanjutan agenda Reformasi 1998.

Bayang-Bayang Dwifungsi ABRI Kembali Dipertanyakan

Reformasi 1998 menjadi momentum penting untuk mengakhiri dominasi militer dalam urusan politik dan pemerintahan. Salah satu perubahan mendasarnya adalah mendorong pemisahan peran militer dari aktivitas sipil agar TNI dapat berfokus pada tugas pertahanan negara.

Namun, Imparsial menilai perluasan Komando Teritorial dan pembentukan Yonif TP perlu diawasi secara serius. Terlebih, apabila kehadiran militer semakin meluas hingga mencakup program pembangunan, aktivitas sosial, dan pengelolaan kehidupan masyarakat.

Dalam kajiannya, Al Araf mengingatkan bahwa doktrin Dwifungsi ABRI pada masa Orde Baru pernah menjadi dasar keterlibatan militer dalam bidang pertahanan sekaligus politik dan sosial.

Walaupun kondisi politik Indonesia saat ini berbeda, perluasan kewenangan militer ke wilayah sipil dinilai tetap memiliki risiko terhadap demokrasi apabila tidak disertai batasan dan mekanisme pengawasan yang jelas.

Imparsial mempertanyakan apakah perluasan struktur tersebut benar-benar didasarkan pada kebutuhan pertahanan nasional atau justru berpotensi membuka jalan bagi remiliterisasi kehidupan sipil.

Dalih Pembangunan, Profesionalisme TNI Dipertaruhkan

Pembentukan Yonif TP juga menjadi perhatian karena membuka ruang keterlibatan prajurit dalam kegiatan pembangunan, mulai dari ketahanan pangan, pembangunan infrastruktur, hingga program pembangunan daerah.

Di satu sisi, keterlibatan militer dapat dipandang sebagai bentuk dukungan terhadap percepatan pembangunan nasional. Namun, Imparsial mengingatkan bahwa penugasan prajurit secara rutin dalam pekerjaan sipil berpotensi menggeser fokus utama TNI sebagai institusi pertahanan.

Menurut Al Araf, profesionalisme militer seharusnya dibangun melalui pendidikan, pelatihan, dan penguatan kemampuan menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara.

Apabila prajurit semakin banyak menjalankan pekerjaan yang seharusnya menjadi tanggung jawab kementerian, pemerintah daerah, maupun lembaga sipil lainnya, kondisi tersebut berisiko menimbulkan tumpang tindih kewenangan.

Persoalan ini juga dapat memunculkan anggapan bahwa institusi militer lebih mampu menyelesaikan urusan publik dibandingkan pemerintah sipil. Imparsial menilai pandangan semacam itu berpotensi melemahkan penguatan lembaga demokrasi.

Anggaran Pertahanan Berpotensi Membengkak

Selain persoalan demokrasi, Imparsial turut menyoroti konsekuensi anggaran dari pembentukan satuan militer baru.

Penambahan batalyon, Komando Daerah Militer (Kodam), serta struktur teritorial lainnya membutuhkan pembiayaan untuk pembangunan fasilitas, pengadaan peralatan, kebutuhan logistik, hingga operasional dan personel.

Imparsial mempertanyakan apakah perluasan organisasi menjadi kebutuhan paling mendesak bagi pertahanan Indonesia, mengingat masih terdapat kebutuhan lain seperti modernisasi alat utama sistem persenjataan, peningkatan kesejahteraan prajurit, dan penguatan kesiapan menghadapi ancaman eksternal.

Tanpa perencanaan yang transparan, penambahan struktur militer dikhawatirkan justru memperbesar pengeluaran rutin dan mengurangi ruang anggaran bagi peningkatan kemampuan pertahanan.

Karena itu, Imparsial menekankan pentingnya kajian kebutuhan yang objektif, transparansi anggaran, serta pengawasan terhadap setiap kebijakan perluasan organisasi pertahanan.

Perluasan Militer Berisiko Memicu Konflik dengan Masyarakat

Kekhawatiran lain muncul terkait potensi gesekan antara aparat militer dan masyarakat sipil, terutama dalam persoalan pengelolaan lahan, proyek pembangunan, dan konflik sumber daya alam.

Imparsial menilai penempatan satuan teritorial di berbagai daerah dapat menimbulkan persoalan apabila kewenangan militer bersinggungan dengan tugas pemerintah daerah maupun lembaga penegak hukum.

Situasi tersebut berpotensi menciptakan ketidakjelasan pertanggungjawaban ketika terjadi konflik atau dugaan pelanggaran hak asasi manusia.

Oleh karena itu, Imparsial mendorong pemerintah memastikan bahwa perluasan struktur militer memiliki dasar hukum, tujuan pertahanan, dan mekanisme akuntabilitas yang jelas.

Pengawasan sipil juga dinilai penting agar kebijakan pertahanan tidak justru mengurangi ruang demokrasi atau melemahkan lembaga pemerintahan yang bertanggung jawab kepada masyarakat.

Reformasi Militer Jangan Berhenti Jadi Catatan Sejarah

Melalui kajiannya, Imparsial mengingatkan bahwa reformasi sektor keamanan belum dapat dianggap selesai hanya karena Indonesia telah meninggalkan pemerintahan Orde Baru.

Reformasi harus terus dijaga melalui pembatasan kewenangan, pengawasan demokratis, serta penguatan profesionalisme institusi pertahanan.

Pemerintah diharapkan mampu menjelaskan secara terbuka kebutuhan strategis di balik perluasan Komando Teritorial dan pembentukan Yonif TP, termasuk dampaknya terhadap anggaran negara, hubungan sipil-militer, dan perlindungan hak asasi manusia.

Pada akhirnya, kekuatan pertahanan negara tidak semata-mata ditentukan oleh banyaknya markas, batalyon, atau personel yang tersebar di berbagai wilayah. Kemampuan menghadapi ancaman, profesionalisme prajurit, serta kepatuhan terhadap prinsip demokrasi juga menjadi ukuran penting.

Sebab, setelah 28 tahun Reformasi, yang seharusnya semakin kuat bukanlah dominasi militer dalam kehidupan sipil, melainkan pertahanan negara yang profesional dan demokrasi yang tetap terlindungi.

Sumber: Imparsial, 12 November 2026.