Di tengah maraknya penyebaran informasi menyesatkan dan praktik politik uang yang masih menjadi persoalan demokrasi, generasi muda didorong untuk tidak sekadar menjadi penonton dalam kontestasi politik. Kesadaran kritis dinilai penting agar pemilih pemula tidak mudah dipengaruhi janji politik, informasi palsu, maupun kepentingan kelompok tertentu.

Pimpinan Cabang Ikatan Pelajar Nahdlatul Ulama (PC IPNU) dan Ikatan Pelajar Putri Nahdlatul Ulama (PC IPPNU) Kota Makassar mengambil langkah untuk memperkuat pendidikan politik bagi generasi muda melalui penjajakan kerja sama dengan Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) Kota Makassar.

Upaya tersebut dibahas dalam audiensi yang berlangsung di Kantor Bawaslu Kota Makassar pada Kamis, 12 November 2026. Pertemuan ini menjadi langkah awal untuk membangun kolaborasi dalam meningkatkan literasi demokrasi, menangkal hoaks, serta mencegah praktik politik uang di kalangan pemilih pemula.

NU Online

Ketua PC IPNU Kota Makassar, Amiruddin Almuqtadir, menilai pendidikan politik menjadi kebutuhan penting bagi pelajar. Menurutnya, generasi muda masih menghadapi risiko terpengaruh informasi yang tidak benar, fanatisme politik, hingga praktik transaksional yang berpotensi merusak kualitas demokrasi.

Ia menekankan bahwa keterlibatan anak muda dalam politik seharusnya tidak berhenti pada kegiatan mencoblos saat pemilihan. Lebih dari itu, mereka perlu memiliki kemampuan berpikir kritis, menentukan pilihan secara rasional, serta mengawasi jalannya proses demokrasi.

Pandangan tersebut menjadi pengingat bahwa suara generasi muda bukan sekadar angka yang diperebutkan saat pemilu, melainkan bagian penting dalam menentukan masa depan bangsa.

Sementara itu, Ketua Bawaslu Kota Makassar, Dede Arwinsyah, menyambut positif inisiatif IPNU-IPPNU. Ia menegaskan bahwa menjaga kualitas demokrasi bukan hanya tanggung jawab penyelenggara pemilu, tetapi juga membutuhkan keterlibatan masyarakat, termasuk organisasi pelajar.

Bawaslu Kota Makassar turut mendorong penguatan pengawasan partisipatif melalui pendidikan demokrasi yang berkelanjutan. Salah satu langkah yang dibahas adalah rencana penandatanganan nota kesepahaman atau Memorandum of Understanding (MoU) antara Bawaslu dan IPNU-IPPNU Makassar sebagai dasar pelaksanaan program bersama.

NU Online

Politik Uang Tidak Bisa Dilawan Hanya Menjelang Pemilu

Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Hubungan Masyarakat Bawaslu Kota Makassar, Risal Suaib, turut menyoroti pentingnya perubahan pola pikir masyarakat dalam menghadapi politik uang.

Menurutnya, praktik politik transaksional tidak cukup dicegah melalui pengawasan ketika pemilu sudah dekat. Pendidikan politik harus dilakukan secara konsisten agar masyarakat memahami bahwa hak pilih tidak semestinya diperjualbelikan.

Risal juga mengingatkan adanya potensi penyalahgunaan bantuan sosial untuk kepentingan politik. Bantuan yang seharusnya menjadi hak masyarakat tidak boleh dipahami sebagai pemberian pribadi yang menuntut balasan dukungan dalam pemilihan.

Persoalan tersebut memperlihatkan bahwa demokrasi tidak hanya membutuhkan aturan, tetapi juga masyarakat yang mampu membedakan antara hak warga negara dan kepentingan politik praktis.

IPPNU Ingin Pelajar Jadi Pemilih Kritis

Ketua PC IPPNU Kota Makassar, Clara Nur Azizah, berharap kolaborasi dengan Bawaslu dapat memberikan ruang pembelajaran politik yang lebih luas bagi pelajar dan pemilih pemula.

Ia menilai pendidikan politik diperlukan untuk membentuk generasi yang tidak mudah terprovokasi informasi palsu serta memiliki keberanian menolak praktik politik uang.

Clara juga menyampaikan kesiapan IPNU-IPPNU Makassar untuk menindaklanjuti hasil audiensi melalui program nyata, termasuk rencana kerja sama formal dengan Bawaslu.

Selain itu, pengurus IPPNU turut menyoroti praktik gratifikasi dan politik uang sebagai persoalan yang berkaitan dengan kebiasaan sosial masyarakat. Karena itu, upaya pencegahannya perlu dilakukan melalui pendidikan dan pembentukan kesadaran sejak usia muda.

NU Online

Langkah IPNU-IPPNU Makassar menunjukkan bahwa organisasi pelajar memiliki peran penting dalam membangun budaya politik yang sehat. Pelajar tidak hanya perlu memahami cara menggunakan hak suara, tetapi juga harus mampu menguji informasi, mengawasi kekuasaan, dan menolak praktik politik yang merugikan masyarakat.

Sebab, masa depan demokrasi tidak seharusnya ditentukan oleh siapa yang paling pandai menyebarkan hoaks atau siapa yang memiliki uang paling banyak untuk memengaruhi pilihan rakyat.

Generasi muda berhak menentukan pilihan berdasarkan gagasan dan integritas, bukan karena amplop, tekanan, ataupun janji politik yang menyesatkan.

Sumber: NU Online, 13 November 2026, artikel karya Sahyul Pahmi.