Politik Indonesia memang punya keunikan tersendiri. Kemarin saling serang, hari ini saling rangkul. Kemarin mengaku setia kepada satu figur, esoknya sudah sibuk memuji figur lain. Dalam panggung kekuasaan, rupanya loyalitas bisa berganti lebih cepat daripada baliho kampanye diturunkan. Dulu, Jokowi menjadi pusat gravitasi politik nasional. Partai-partai mendekat, elite berebut restu, dan para relawan berlomba menunjukkan kesetiaan. Bahkan, jalan menuju kursi wakil presiden bagi putra sulungnya, Gibran Rakabuming Raka, terbuka melalui putusan Mahkamah Konstitusi yang mengundang kontroversi. Namun, setelah tongkat kekuasaan berpindah ke tangan Prabowo Subianto, arah angin politik mulai berubah. Sejumlah partai semakin terang-terangan menempatkan Prabowo sebagai pusat dukungan baru. Sementara itu, beberapa figur yang pernah dekat dengan Jokowi perlahan meninggalkan jabatan strategis dalam pemerintahan.

Apakah ini sekadar penyegaran kabinet, konsolidasi pemerintahan, atau proses pelepasan pengaruh politik Jokowi? Mari lihat kronologinya

Babak I — Karpet Merah dari Solo Menuju Istana

  • 16 Oktober 2023 — Mahkamah Konstitusi mengeluarkan Putusan Nomor 90/PUU-XXI/2023 yang membuka peluang bagi Gibran mencalonkan diri sebagai wakil presiden meski belum berusia 40 tahun.

  • 22 Oktober 2023 — Prabowo mengumumkan Gibran sebagai pendampingnya dalam Pilpres 2024.

  • 7 November 2023 — Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi memberhentikan Anwar Usman dari jabatan Ketua MK karena pelanggaran etik berat.

  • 14 Februari 2024 — Prabowo–Gibran memenangkan Pilpres 2024 berdasarkan hasil resmi yang kemudian ditetapkan KPU.

  • 20 Oktober 2024 — Prabowo dan Gibran dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia.

Pada mulanya, hubungan politik itu tampak seperti kesepakatan yang saling menguntungkan. Prabowo memperoleh dukungan politik yang diasosiasikan dengan Jokowi, sedangkan Gibran memperoleh jalan menuju posisi kedua tertinggi dalam pemerintahan. Tetapi politik bukan kontrak kesetiaan seumur hidup.

Babak II — Jilat-Jilat Wowo, Ketika Partai Mulai Berbaris

  • 22 Maret 2024 — Prabowo menemui Surya Paloh di NasDem Tower, membuka jalan komunikasi politik setelah persaingan Pilpres.

  • 24 April 2024 — NasDem dan PKB memperlihatkan keterbukaan untuk mendukung pemerintahan Prabowo.

  • 15 Agustus 2024 — NasDem, PPP, dan Perindo menyampaikan dukungan kepada Prabowo.

  • 25 Agustus 2024 — PKB memutuskan bergabung dengan koalisi pemerintahan Prabowo–Gibran melalui muktamarnya.

  • 24 April 2025 — Golkar menyatakan kesiapan mendukung Prabowo kembali dalam Pilpres 2029.

  • 1 November 2025 — Ketua Umum Projo, Budi Arie Setiadi, menyampaikan keinginan bergabung dengan Partai Gerindra, partai pimpinan Prabowo.

  • 1 November 2025 — Projo membuka rencana perubahan logo organisasi yang selama ini menampilkan siluet Jokowi.

  • 9 Oktober 2026 — Golkar menegaskan Prabowo sebagai figur yang didukung untuk Pilpres 2029, sementara posisi calon wakil presiden belum ditentukan.

  • 14 Oktober 2026 — CNN Indonesia melaporkan Golkar, PKB, dan PAN telah menunjukkan dukungan dini terhadap Prabowo untuk periode kedua.

Fenomena ini memperlihatkan satu kebiasaan lama dalam politik Indonesia: ketika pusat kekuasaan berpindah, para elite mulai menghitung ulang posisi. Partai yang dahulu menjadi lawan kini duduk dalam koalisi. Organisasi relawan yang tumbuh bersama nama Jokowi pun mulai memperlihatkan orientasi politik baru. Yang menarik adalah langkah Projo. Organisasi yang selama bertahun-tahun melekat pada figur Jokowi justru mulai membicarakan perubahan identitas visual sekaligus kedekatan dengan Gerindra. Tentu, perubahan dukungan politik merupakan hak setiap organisasi. Namun, publik juga berhak bertanya: apakah kesetiaan yang selama ini dipertontonkan berakar pada gagasan, atau sekadar mengikuti siapa yang sedang memegang kekuasaan? Barangkali tidak semua sedang menjilat. Tetapi pemandangan para elite yang semakin rajin memuji pusat kekuasaan baru cukup untuk mengingatkan bahwa dalam politik, kedekatan sering kali lebih tahan lama daripada perbedaan ideologi.

Babak III — Bersih-Bersih Kabinet, Warisan Jokowi Mulai Bergeser

  • 19 Februari 2025 — Prabowo melakukan reshuffle kabinet pertamanya dengan mengganti Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi, Satryo Soemantri Brodjonegoro.

  • 8 September 2025 — Sri Mulyani, Menteri Keuangan yang bertahan sejak pemerintahan Jokowi, digantikan Purbaya Yudhi Sadewa.

  • 8 September 2025 — Budi Arie Setiadi, tokoh relawan Jokowi, diganti dari jabatan Menteri Koperasi oleh Ferry Juliantono.

  • 8 September 2025 — Budi Gunawan diberhentikan dari jabatan Menteri Koordinator Bidang Politik dan Keamanan.

  • 8 September 2025 — Dito Ariotedjo dan Abdul Kadir Karding juga masuk dalam daftar pejabat yang diganti.

  • 1 Oktober 2026 — Pratikno, mantan Menteri Sekretaris Negara selama pemerintahan Jokowi, digantikan Sugiono sebagai Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

  • 1 Oktober 2026 — Listyo Sigit Prabowo, Kapolri yang diangkat pada masa Jokowi, beralih menjadi Kepala Staf Kepresidenan.

  • 1 Oktober 2026 — Prabowo melantik 18 pejabat dalam perombakan kabinet ketujuh, termasuk sejumlah wajah baru di posisi strategis.

Perombakan kabinet bukanlah hal luar biasa dalam sistem presidensial. Presiden memiliki kewenangan menentukan siapa yang dipercaya membantunya menjalankan pemerintahan., Namun, pergantian sejumlah figur dengan riwayat kedekatan terhadap Jokowi membuat reshuffle ini memiliki dimensi politik yang menarik. Budi Arie kehilangan posisi menteri. Sri Mulyani, yang telah lama menjadi figur penting pengelolaan keuangan negara, diganti. Pratikno, yang selama satu dekade mendampingi Jokowi sebagai Menteri Sekretaris Negara, juga meninggalkan posisi koordinator kementeriannya. Sebagian tokoh memang tidak sepenuhnya disingkirkan dari pemerintahan. Ada yang dipindahkan ke posisi lain. Karena itu, menyebut seluruh pergantian sebagai operasi pembersihan terhadap loyalis Jokowi tentu masih membutuhkan bukti lebih jauh. Akan tetapi, satu perubahan terlihat: Prabowo semakin leluasa membentuk komposisi pemerintahan sesuai pilihan politik dan kebutuhannya sendiri.

Babak IV — Ketika Kursi Gibran Mulai Dipersoalkan

  • 17 April 2025 — Forum Purnawirawan Prajurit TNI mengeluarkan tuntutan politik yang mencakup usulan pergantian Gibran sebagai wakil presiden.

  • 6 Oktober 2026 — Putusan Mahkamah Konstitusi kembali memunculkan perhatian terhadap dokumen pendidikan Gibran yang digunakan dalam proses pencalonannya.

  • 30 Oktober 2026 — Putusan Mahkamah Agung terkait surat keterangan penyetaraan pendidikan Gibran memperkuat perdebatan hukum dan politik mengenai kelayakan pencalonannya.

  • 6 November 2026 — Reuters menerbitkan laporan mengenai meningkatnya ketegangan hubungan politik Prabowo dan Jokowi, termasuk persoalan Gibran dan perombakan pemerintahan.

  • 11 November 2026 — Sebanyak 120 anggota DPR dari delapan fraksi menandatangani usulan Hak Menyatakan Pendapat terkait Gibran.

  • 12 November 2026 — Gibran menyerahkan surat pengunduran diri sebagai wakil presiden kepada pimpinan MPR setelah surat serupa disampaikan kepada Presiden Prabowo.

  • 12 November 2026 — DPR membatalkan rapat paripurna terkait usulan Hak Menyatakan Pendapat setelah pengunduran diri Gibran.

  • 12 November 2026 — Jokowi menyatakan tetap mendukung pemerintahan Prabowo di tengah perkembangan politik tersebut.

Inilah bagian yang barangkali paling dramatis.Pada 2023, Gibran menjadi figur yang diperebutkan dalam konfigurasi politik nasional. Pencalonannya dipandang oleh para pendukung sebagai kelanjutan kepemimpinan, tetapi dikritik oleh pihak lain karena kontroversi perubahan syarat usia dan persoalan etik di Mahkamah Konstitusi.

Tiga tahun kemudian, kursi yang dahulu diperjuangkan itu justru ditinggalkan di tengah tekanan politik dan persoalan hukum mengenai dokumen persyaratan pencalonan.

Lebih menarik lagi, usulan Hak Menyatakan Pendapat datang dari anggota DPR lintas fraksi, termasuk partai-partai yang berada dalam koalisi pemerintahan Prabowo.

Artinya, keberadaan Gibran di kursi wakil presiden tidak otomatis memperoleh perlindungan politik yang bulat dari seluruh anggota partai pendukung pemerintah.

Namun, pengunduran diri Gibran tidak dengan sendirinya membuktikan bahwa Prabowo merancang penyingkirannya. Proses tersebut terjadi di tengah putusan pengadilan, tekanan parlemen, dan perubahan hubungan politik yang lebih luas.