Industri perikanan Indonesia menjadi salah satu sektor yang menopang perekonomian sekaligus menghubungkan kekayaan laut Nusantara dengan pasar global. Namun, di balik nilai ekonomi dan aktivitas ekspor hasil laut, persoalan eksploitasi pekerja masih menjadi sorotan. Awak kapal perikanan (ABK) berisiko menghadapi kerja paksa, jeratan utang, hingga kondisi kerja yang mengancam keselamatan mereka.
Melalui siaran persnya, Greenpeace Indonesia menyoroti persoalan perdagangan orang dan eksploitasi dalam industri perikanan Indonesia dengan merujuk pada Trafficking in Persons Report 2026. Laporan tersebut kembali menempatkan Indonesia pada Tier 2, yang menunjukkan bahwa pemerintah belum sepenuhnya memenuhi standar minimum pemberantasan perdagangan orang, meskipun telah melakukan berbagai upaya.
Persoalan ini memperlihatkan ironi di balik industri yang menghasilkan komoditas bernilai ekonomi tinggi. Hasil laut dapat menembus pasar internasional, tetapi pekerja yang terlibat dalam proses penangkapannya masih menghadapi risiko pelanggaran hak. Di tengah tuntutan produksi dan keuntungan, keselamatan, upah layak, serta perlindungan terhadap awak kapal seharusnya tidak menjadi hal yang dikesampingkan.
Greenpeace Indonesia juga menyoroti pentingnya penguatan penegakan hukum dan pengawasan terhadap praktik perdagangan orang di sektor perikanan. Perlindungan pekerja tidak cukup berhenti pada regulasi di atas kertas, tetapi harus diwujudkan melalui pengawasan yang efektif, penindakan terhadap pelaku, serta pemulihan hak korban.
Pemerintah dan DPR didorong untuk memperkuat kerangka hukum pemberantasan tindak pidana perdagangan orang, sekaligus memastikan pekerja perikanan memperoleh perlindungan yang memadai. Upaya ini penting agar praktik eksploitasi tidak terus berulang dalam rantai industri yang melibatkan banyak pihak, mulai dari perekrutan tenaga kerja hingga distribusi hasil laut.
Pada akhirnya, keberhasilan industri perikanan tidak semestinya hanya diukur dari besarnya hasil tangkapan, nilai ekspor, atau keuntungan perusahaan. Kesejahteraan pekerja juga harus menjadi bagian dari ukuran keberhasilan tersebut. Sebab, di balik gurihnya bisnis perikanan Indonesia, ada tenaga manusia yang menopang industri dan berhak memperoleh upah layak, kondisi kerja aman, serta kebebasan dari segala bentuk eksploitasi.
