Dua tahun pemerintahan Presiden Prabowo Subianto dan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka menjadi momentum bagi mahasiswa di Yogyakarta untuk menyampaikan kritik terhadap arah kebijakan pemerintah. Pada Selasa, 20 Oktober 2026, Front Mahasiswa Nasional (FMN) Yogyakarta bersama berbagai elemen mahasiswa turun ke jalan untuk mengevaluasi dua tahun kepemimpinan nasional.
Aksi berlangsung di sejumlah titik, termasuk Gedung DPRD Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) di kawasan Malioboro dan Titik Nol Kilometer. Berbagai kelompok mahasiswa menyuarakan persoalan ekonomi, pendidikan, demokrasi, penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla), hingga keterlibatan militer dalam urusan sipil.
Di tengah narasi pembangunan dan kesejahteraan yang terus digaungkan, mahasiswa mempertanyakan sejauh mana kebijakan pemerintah mampu menjawab persoalan konkret yang dihadapi masyarakat. Bagi mereka, evaluasi dua tahun pemerintahan tidak cukup dilakukan melalui laporan program dan angka pertumbuhan, tetapi juga harus melihat kondisi rakyat yang menanggung dampak kebijakan tersebut.
Pendidikan Mahal, Beban Rakyat Tak Kunjung Ringan
Salah satu persoalan yang menjadi perhatian dalam gerakan mahasiswa adalah akses terhadap pendidikan. Biaya kuliah, ketimpangan kesempatan belajar, serta tuntutan agar pendidikan dapat dijangkau oleh seluruh lapisan masyarakat menjadi bagian dari perdebatan mengenai arah pembangunan nasional.
Pendidikan semestinya menjadi jalan untuk memperluas kesempatan dan meningkatkan kualitas hidup, bukan menjadi beban ekonomi yang membuat keluarga harus mengorbankan kebutuhan dasar lainnya. Karena itu, mahasiswa mendorong pemerintah untuk memastikan kebijakan pendidikan benar-benar berpihak pada kepentingan publik.
Program Pemerintah dan Pertanyaan soal Prioritas Anggaran
Kritik mahasiswa juga menyasar sejumlah program pemerintah, termasuk Makan Bergizi Gratis (MBG) dan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDMP). Program-program tersebut perlu dinilai berdasarkan pelaksanaan, transparansi anggaran, ketepatan sasaran, serta dampaknya terhadap kesejahteraan masyarakat.
Pertanyaan yang mengemuka adalah bagaimana memastikan anggaran negara digunakan secara efektif, tidak menimbulkan persoalan baru, dan mampu menjawab kebutuhan masyarakat secara berkelanjutan. Bagi mahasiswa, keberhasilan program tidak cukup diukur dari luasnya pelaksanaan, tetapi juga dari manfaat nyata yang dirasakan rakyat.
Demokrasi dan Militerisme dalam Ranah Sipil
Persoalan demokrasi dan keterlibatan militer dalam urusan sipil turut menjadi sorotan dalam aksi tersebut. Mahasiswa menyuarakan pentingnya menjaga ruang kebebasan berpendapat dan memastikan bahwa penyelenggaraan negara tetap berada dalam kerangka demokrasi serta supremasi sipil.
Kritik dan demonstrasi merupakan bagian dari partisipasi warga dalam mengawasi jalannya pemerintahan. Karena itu, penyampaian aspirasi perlu dihormati, sementara setiap tindakan yang berpotensi melanggar hukum harus ditangani secara proporsional dan berdasarkan bukti.
Aksi di Yogyakarta juga memperlihatkan bahwa evaluasi terhadap pemerintah tidak hanya berlangsung di ruang diskusi kampus atau forum resmi. Jalanan menjadi salah satu ruang bagi mahasiswa untuk menyampaikan tuntutan dan meminta agar aspirasi publik memperoleh tanggapan yang jelas.
Dua Tahun Pemerintahan, Evaluasi Tak Boleh Berhenti pada Seremoni
Kehadiran FMN Yogyakarta bersama berbagai elemen mahasiswa dalam momentum dua tahun pemerintahan Prabowo–Gibran menegaskan pentingnya pengawasan publik terhadap kebijakan negara. Isu ekonomi, pendidikan, demokrasi, lingkungan, dan tata kelola program pemerintah menunjukkan luasnya persoalan yang menjadi perhatian masyarakat.
Dua tahun pemerintahan semestinya menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kebijakan secara terbuka: program mana yang benar-benar bermanfaat, persoalan mana yang belum terselesaikan, dan siapa yang menanggung dampak ketika kebijakan tidak berjalan sesuai tujuan.
Sebab, kesejahteraan tidak cukup dijadikan slogan dalam pidato atau angka dalam laporan. Ukurannya juga terletak pada kemampuan masyarakat memenuhi kebutuhan hidup, mengakses pendidikan, menikmati lingkungan yang sehat, serta menyampaikan kritik tanpa kehilangan hak-hak demokratisnya.
Janji kesejahteraan perlu dibuktikan melalui kebijakan yang dapat dipertanggungjawabkan. Dan ketika mahasiswa turun ke jalan, tuntutan mereka menjadi pengingat bahwa evaluasi terhadap kekuasaan merupakan bagian penting dari kehidupan demokrasi.
Sumber : FMN Jogja
