Janji Manis Saat Kampanye, Rapor Pahit Setelah Dua Tahun Prabowo Memimpin

Dua tahun setelah janji-janji kampanye disampaikan, pemerintahan Prabowo–Gibran menghadapi tagihan yang lebih konkret: kondisi ekonomi rumah tangga, kesempatan kerja, layanan publik, dan manfaat program pemerintah. Laporan “Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran” yang diterbitkan Center of Economic and Law Studies (CELIOS) menyoroti kesenjangan antara janji politik, arah kebijakan, dan kinerja yang dirasakan responden. Rapor-2-Tahun-Pemerintahan-Prab…

Dalam survei tersebut, Prabowo mendapat nilai rata-rata 4,6 dari 10 dari responden masyarakat umum dan 2,8 dari kelompok ahli. Gibran memperoleh nilai 4,9 dari masyarakat umum dan 2,2 dari ahli. Sementara itu, kinerja pemerintahan secara keseluruhan mendapat nilai 4,7 dari masyarakat umum dan 2,9 dari ahli. Angka-angka ini menjadi dasar CELIOS memberikan rapor merah terhadap dua tahun pemerintahan tersebut. Rapor-2-Tahun-Pemerintahan-Prab…

Penelitian dilakukan pada 15 September–9 Oktober 2026 dengan melibatkan 1.142 responden masyarakat umum dan 129 responden ahli. Temuannya merekam persepsi responden terhadap pemerintahan, sehingga perlu dibedakan dari pengukuran langsung atas seluruh hasil pembangunan maupun pandangan seluruh penduduk Indonesia. Rapor-2-Tahun-Pemerintahan-Prab…

Ekonomi Rumah Tangga Belum Terasa Manis

Persoalan ekonomi menjadi salah satu bagian paling menonjol dalam laporan. Grafik kondisi ekonomi rumah tangga pada halaman 48 menunjukkan bahwa 53% responden merasa keadaan ekonomi rumah tangganya lebih buruk dibandingkan setahun sebelumnya. Sebanyak 31% merasa kondisinya tidak berubah, sedangkan hanya 16% yang merasa lebih baik. Dengan demikian, dalam survei ini, proporsi responden yang merasakan kemunduran ekonomi lebih dari tiga kali proporsi yang merasakan perbaikan. Rapor-2-Tahun-Pemerintahan-Prab…

Penilaian terhadap kebijakan ketenagakerjaan juga cenderung negatif. Sebanyak 62% responden menilai buruk atau sangat buruk upaya pemerintah mengatasi pengangguran dan membuka lapangan kerja. Pada saat yang sama, 82% merasa pajak dan pungutan pemerintah terlalu berat. Temuan tersebut memperlihatkan bahwa persoalan pekerjaan dan beban pengeluaran masih menjadi keluhan penting di kalangan responden. Rapor-2-Tahun-Pemerintahan-Prab…

MBG dan Koperasi Merah Putih Ikut Mendapat Rapor Merah

Program Makan Bergizi Gratis (MBG), yang menjadi salah satu andalan pemerintahan Prabowo, tidak luput dari kritik. Sebanyak 76% responden masyarakat umum menyatakan setuju MBG dihentikan, sementara 18% tidak setuju dan 6% tidak tahu. Rapor-2-Tahun-Pemerintahan-Prab…

Di kalangan ahli, rincian penilaiannya perlu dibaca secara utuh. Sebanyak 50% menginginkan penghentian sepenuhnya, sedangkan 37% menghendaki penghentian sementara sampai dilakukan evaluasi menyeluruh. Dengan demikian, angka 87% yang menghendaki penghentian mencakup dua sikap berbeda, bukan seluruhnya tuntutan penghentian permanen. Sisanya memilih kelanjutan program dengan perbaikan tata kelola atau penyempitan cakupan. Rapor-2-Tahun-Pemerintahan-Prab…

Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih juga mendapat penilaian negatif. Sebanyak 66% responden masyarakat umum menyatakan tidak setuju terhadap program tersebut. Sementara itu, 91% responden ahli tidak menyetujui bahwa rancangan dan pelaksanaannya sudah memadai untuk mencapai tujuan program. Dalam evaluasi sektoralnya, CELIOS menyoroti risiko tumpang tindih dengan lembaga ekonomi desa yang sudah ada serta pembiayaan yang membebani Dana Desa. Rapor-2-Tahun-Pemerintahan-Prab…

Kritik CELIOS terhadap kedua program itu bukan sekadar soal besar-kecilnya anggaran. Laporan tersebut menekankan bahwa keberhasilan seharusnya dinilai dari perubahan yang dihasilkan, bukan hanya jumlah porsi makanan, pembangunan gerai, atau banyaknya penerima. Pada sektor pangan, evaluasi juga mendorong pemetaan kebutuhan lokal, uji coba, dan penilaian independen sebelum program diperluas. Rapor-2-Tahun-Pemerintahan-Prab…

Kendali Pusat Menguat, Ruang Koreksi Dipersoalkan

Di bidang tata kelola, 80% responden ahli menilai keterlibatan aktor dan pendekatan militer dalam urusan sipil meningkat. Sebanyak 84% melihat kewenangan pemerintahan semakin tersentralisasi, sementara 89% menilai pemusatan kewenangan berdampak merugikan terhadap ekonomi daerah. CELIOS mengaitkan penilaian ini dengan kekhawatiran atas menyempitnya ruang fiskal dan kemampuan daerah menentukan kebutuhannya sendiri. Rapor-2-Tahun-Pemerintahan-Prab…

Perlindungan kebebasan sipil juga belum mendapatkan penilaian yang meyakinkan. Sebanyak 36% responden masyarakat umum menilai kebebasan sipil tidak terlindungi atau sangat tidak terlindungi, 43% merasa tidak ada perubahan, dan 21% memberikan penilaian positif. Sementara itu, pada persoalan lingkungan, 96% responden ahli menilai penanganan kebakaran hutan dan lahan tidak efektif atau sangat tidak efektif. Rapor-2-Tahun-Pemerintahan-Prab…

Dalam rangkuman evaluasi sektoral, CELIOS menemukan pola berulang: keputusan mendahului kajian, program baru menggerus layanan yang sudah berjalan, kewenangan dan anggaran dipusatkan, risiko dialihkan kepada publik, serta pendekatan keamanan mempersempit ruang kritik. Menurut laporan tersebut, pembenahan tidak cukup dilakukan dengan mengganti nama-nama di kabinet tanpa mengubah cara kebijakan disusun dan dievaluasi. Rapor-2-Tahun-Pemerintahan-Prab…

Ada yang Diapresiasi, Ada yang Diminta Dievaluasi

Meski penilaian keseluruhan rendah, responden tidak memberikan penilaian yang sama kepada semua pejabat. Dalam pemeringkatan yang disajikan CELIOS, Purbaya Yudhi Sadewa mendapat skor tertinggi, yakni 291, disusul Amran Sulaiman dengan 140 dan Agus Harimurti Yudhoyono dengan 127. Sebaliknya, Bahlil Lahadalia berada pada posisi terendah dengan skor −159, diikuti Natalius Pigai −158 dan Raja Juli Antoni −103. Skor ini berasal dari selisih penilaian terbaik dan terburuk dengan pembobotan peringkat, bukan skala nilai 1–10. Rapor-2-Tahun-Pemerintahan-Prab…

CELIOS mendorong evaluasi kabinet berdasarkan kompetensi, integritas, dan hasil kerja. Pergantian pejabat, menurut laporan itu, tidak seharusnya menjadi arena pertukaran kursi atau kompromi politik, melainkan tindak lanjut dari evaluasi kebijakan yang terbuka dan dapat dipertanggungjawabkan. Rapor-2-Tahun-Pemerintahan-Prab…

Yang Ditagih Bukan Janji Baru

Ketika diminta memilih tiga persoalan utama yang perlu segera diperbaiki, 78% responden memilih harga kebutuhan pokok, 58% memilih lapangan kerja dan perlindungan pekerja, serta 35% memilih penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Prioritas tersebut memperlihatkan bahwa kebutuhan sehari-hari dan kepastian hidup menjadi tuntutan utama responden. Rapor-2-Tahun-Pemerintahan-Prab…

Rapor CELIOS pada akhirnya mengajukan tuntutan koreksi: memperbaiki prioritas anggaran, mengembalikan perhatian pada layanan dasar, menciptakan pekerjaan berkualitas, serta membuka ruang bagi kritik dan partisipasi masyarakat. Keberhasilan pemerintahan, dalam kerangka evaluasi laporan ini, tidak cukup diukur dari ambisi program atau klaim pencapaian, tetapi dari manfaat yang benar-benar dirasakan. Rapor-2-Tahun-Pemerintahan-Prab…

Janji boleh manis di panggung kampanye. Namun, setelah dua tahun, yang perlu diperbaiki bukan kemasan janji, melainkan hasil kerjanya.

Catatan metodologi: Survei masyarakat umum menggunakan pengambilan sampel nonprobabilitas melalui Meta Ads, disertai pembobotan. Survei ahli menggunakan snowball sampling. Karena sampelnya tidak dipilih secara acak, persentase temuan tidak otomatis mewakili seluruh masyarakat Indonesia maupun seluruh ahli. Rapor-2-Tahun-Pemerintahan-Prab…

Sumber: CELIOS, Rapor Kinerja 2 Tahun Pemerintahan Prabowo–Gibran (2026).